Kab. Bandung Barat. Pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 bertempat di BBPMP Provinsi Jawa Barat Jl. Raya batujajar KM 2 No. 90, telah dilaksanakan visitasi Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Tim Penilai KIP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022. Visitasi berupa kunjungan oieh tim penilai terhadap 25 (dua puluh lima) PPID Kementerian untuk mengklarifikasi, memvalidasi, dan mengonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian yang belum tergambarkan. Tahapan ini akan menetapkan 10 (sepuluh) PPID Kementerian terbaik sekaligus pemberi layanan prima dalam pelayanan inlbrmasi publik di Kementerian Pendidikan.

Sebelum tahapan visitasi ini, telah dilaksanakan tahapan presentasi yang disampaikan oleh atasan langsung PPID dalam hal ini Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd, dihadapan tim Penilai KIP Kemdikbudristek 2022 yang terdiri atas Koordinator PPID Kemdikbudristek, Tim Pelaksana Koordinator PPID Kemdikbudristek, Komisioner Komisi Informasi Pusat atau yang mewakili, akademisi dan praktisis Keterbukaan Informasi Publik serta masyarakat. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menilai inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh 40 PPID Kemdikbudristek (yang memperoleh nilai tertinggi dalam pengisian Kuisioner Evaluasi Mandiri).

Kegiatan ini diselenggarakan Dalam rangka mengukur implementasi layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kemendikbudristek sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, guna mendukung capaian reformasi birokrasi internal di Kemendikbudristek sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

(nrb)

KBB, 05/12/22, WK; Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan yang bertempat di Aula Tangkuban Parahu BBPMP Provinsi Jawa Barat, pada 5 Desember 2022. Dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,  Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kab. Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Dinas Pendidikan Kota Cimahi serta PMO UPT BBPMP Provinsi Jawa Barat.

 “Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan katalog bahan kemitraan  dengan beragam menu pilihan kebijakan yang dapat dipergunakan secara luas oleh Dinas Pendidikan  Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat,” ujar Dra Sri Wahyuningsih, M.Pd, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, yang merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan kolaborasi antara BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Adapun kegiatan sebelumnya adalah Sosialiasi Risalah Kebijakan di Sutan Raja Hotel Soreang pada 18 s.d. 20 Agustus 2022, dilanjutkan dengan kegiatan Penyusunan Risalah Kebijakan pada 16 s.d. 17 September 2022 di Hotel Grand Pasundan Bandung, kemudian  kegiatan Presentasi Risalah Kebijakan di Hotel Preanger pada tanggal 19 s.d. 20 Oktober 2022 lalu. 

“Hasil dari serangkaian kegiatan tersebut adalah Risalah Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Risalah Kebijakan Kab/Kota di Jawa Barat,” lanjut Sri,” di dalam risalah kebijakan yang disusun, disesuaikan dengan permasalahan setiap daerah,” urai beliau lagi.

Risalah kebijakan tersebut memuat pilihan kebijakan, yang  merupakan hasil pertimbangan dari permasalahan di daerahnya, program yang tepat untuk dilaksanakan,  serta pertimbangan SDM yang tersedia. Dihasilkan 335 usulan kebijakan yang secara umum dapat dibagi menjadi 14 tema utama yang dituangkan dalam bentuk katalog bahan kemitraan.

“Kami terus berupaya agar risalah kebijakan yang telah disusun dapat memberikan manfaat serta pengaruh besar dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat,” tegas Sri Wahyuningsih.  .*** (Maifil)