by Mutia Pusparini | Jun 10, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, 100624, WK,_-Liputan kali ini, Tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat mengunjungi salah satu sekolah yang berada di pusat Kota Cimahi, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Cimahi. Sekolah dengan lahan yang terbatas dengan peserta didik 1.555 siswa dengan 44 rombongan belajar ini, terbagi pada dua lokasi. Pada kampus utama terdapat fasilitas lift yang diutamakan untuk pengajar, mengingat bangunan sekolah tersebut memiliki 4 lantai.
Membahas rapor pendidikan, diakui Isnaeni Zakiah, Kepala SMAN 5 Cimahi bahwa rapor pendidikan memberikan banyak manfaat.
“Melalui data yang diperoleh dari rapor pendidikan, kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merefleksi segala sesuatu yang telah dilaksanakan,” urai beliau,” selanjutnya kita benahi perencanaan dan benahi implementasi program yang akan dilaksanakan.” Semua unsur warga sekolah mau belajar dan memperbaiki diri berdasarkan data yang ada.
Sekolah yang diresmikan tahun 1991 ini, memiliki Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS), sebagai tim pertama yang akan membahas rapor pendidikan ini. Setelah itu baru kita rapat dengan seluruh warga sekolah mengenai pembahasan rapor pendidikan ini, tambah Isnaeni.
Ditanya mengenai perbedaan sebelum dan sesudah ada rapor pendidikan, Isnaeni menegaskan bahwa setelah adanya rapor pendidikan, sekolah dapat dengan mudah melihat ketercapaian visi misi nya, mengingat data yang didapat, diyakini objektif, terpercaya dan terintegrasi (dengan solusi pemecahan masalahnya).
Senada dengan Isnaeni, Eni Sumiyarni, wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMAN 5 Cimahi, menyatakan telah memanfaatkan hasil rapor pendidikan.
“Kami telah melakukan in house training (IHT) bagi para guru mengenai penyusunan kurikulum pada beberapa waktu lalu,” urainya,”adapun dasar penyusunan disesuaikan dengan hasil langkah pembahasan rapor pendidikan,” tambahnya.
Selain IHT, SMAN 5 Cimahi memiliki komunitas belajar berdasarkan mata pelajarannya. Dimana di dalamnya, guru-guru tersebut saling bertukar pikiran, saling bantu dalam pengisian platform merdeka mengajar, dan mengasah kompetensi sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan rapor pendidikan.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Suparman, Pengawas di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, memaparkan pendampingan yang dilakukan pada sekolah binaannya.
“Kami melakukan pendampingan pada 19 sekolah binaan kami,” jelas beliau,” salah satunya SMAN 5 Cimahi. Semua sekolah melakukan langkah-langkah pembahasan rapor pendidikan, hingga penyusunan perencanaan berbasis data.”
Adanya pendampingan dari pengawas pembina, proses peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui komunitas belajar, serta terutama kepala sekolah yang terbuka, antusias serta mendukung perubahan, membuktikan pemanfaatan rapor pendidikan telah dilakukan oleh SMAN 5 Cimahi sebagai sekolah yang transformatif. (Imanbees dan Mutia)
.
by Tim Media | Jun 10, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, 100624, WK,- Salah satu perubahan strategis yang dibawa oleh kebijakan Merdeka Belajar adalah diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (S PM) pendidikan bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Mengapa SPM Pendidikan bernilai strategis? Karena kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian perencanaan dan penganggaran pendidikan yang sudah terjadi dalam waktu lama. Dengan SPM Pendidikan, pemerintah daerah tidak bisa lagi membuat rencana pembangunan pendidikan tanpa data dan tolok ukur yang jelas, dan mengalokasikan anggaran dengan argumen yang tak jelas pula. SPM Pendidikan yang didukung dengan data-data akurat, rapor pendidikan memungkinkan perencanaan dan penganggaran pendidikan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Selain menjadi penunjuk jalan pembangunan pendidikan, SPM juga bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia bisa mengingatkan pemerintah daerah terhadap masalah-masalah pendidikan apa saja yang berada dalam zona merah atau yang selama ini mungkin diabaikan. Ia bisa memandu ke mana anggaran pendidikan semestinya harus dialokasikan dengan cara yang jauh lebih mudah.
Rapor Pendidikan dan Naik Turun SPM Pendidikan Jabar
Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, upaya Provinsi Jawa Barat menjalankan pembangunan pendidikan dengan tolok ukur SPM belum berjalan mulus. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini, pelaksanaan SPM pendidikan di provinsi ini naik turun. Grafik indeks SPM Pendidikan melandai pada tahun 2022-2023, tetapi melejit pada 2023-2024.
Jika ditilik lebih mendalam dari Rapor Pendidikan, capaian literasi dan numerasi di Jabar juga fluktuatif. Rapor Pendidikan Jawa Barat 2023 mencatat sebagian besar kualitas hasil belajar semua jenjang pendidikan masih masuk dalam kategori “kurang” dan “sedang”. Pada kemampuan literasi tercatat sebanyak 63,47% satuan pendidikan belum mencapai kategori “baik”, dan numerasi tercatat 83,93 % satuan pendidikan “belum baik”.
Pada tahun 2024, rapor pendidikan Jabar membaik. Meskipun masih dalam status “kurang” dan “sedang”, literasi dan numerasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada kemampuan literasi, sebanyak 52,07 % satuan pendidikan telah masuk dalam kategori “baik”. Pada kemampuan numerasi, meskipun masih terdapat 58,33% satuan pendidikan masuk dalam kategori “belum baik”, jumlahnya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 83,93 %.
Kerja Bersama Identifikasi, Refleksi dan Benahi
Masalah tersebut sudah lama disadari stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat bahu membahu bersama BBPMP Provinsi Jabar intensif melakukan pembenahan pencapaian SPM pendidikan dengan metode identifikasi, refleksi dan benahi. Kerja sama pembenahan ini dilakukan melalui pendampingan asimetris dan konsultatif.
BBPMP Provinsi Jawa Barat menempatkan PMO di seluruh atau 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para anggota PMO yang bertugas sebagai penghubung (liaison officer) menjalankan tugas pendampingan, supervisi, dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
secara tematik. Pendampingan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi, coaching clinic, webinar, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, dan asistensi berbagai isu. Mulai dari IKU, pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD, hingga penetapan target kinerja penganggaran pendidikan dalam APBD, semua aspek dibantu dengan pendampingan ini.
Pendampingan asimetris dan konsultatif ini dibarengi dengan forum pertukaran pengalaman antar kepala dan sekretaris dinas pendidikan se-Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA). Komunitas belajar ini menyatukan seluruh kepala dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota dalam satu forum. Di KOBRA, mereka bertukar informasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam mencapai program prioritas. Diskusi dipandu langsung oleh Kepala BBPMP Jabar dan berlangsung di berbagai platform seperti WAG KADISDIK, WAG SEKDISDIK, WAG rapor pendidikan, dan pertemuan daring dua mingguan. KOBRA pun aktif membahas data rapor pendidikan dan PBD, baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan.
Dukungan Inovasi BBPMP Provinsi Jabar
Selain pendampingan asimetris dan konsultatif, BBPMP Provinsi Jabar secara internal juga mengembangkan inovasi pengembangan data, yaitu pengembangan program satu data satu pintu, dan dasbor induk program prioritas.Pertama, satu data satu pintu. Banyaknya program prioritas membawa konsekuensi lahirnya banyak data dari banyak sumber dan dasbor. Banyak dan beragamnya sumber data potensial menciptakan kebingungan dan kesimpangsiuran informasi. Dengan inovasi ini, BBPMP Provinsi Jabar telah mengkompilasi dan menyatukan seluruh data dalam satu wadah yang mudah diakses oleh para petugas pendamping daerah. Hampir seluruh pendamping daerah telah pula dilatih bagaimana membaca, menganalisis dan menggunakan data dalam proses advokasi kebijakan Merdeka Belajar.
Kedua, dasbor induk program prioritas. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam satu wadah diolah menjadi Dasbor Induk Program Prioritas. Awalnya, dasbor ini hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BBPMP Jabar. Namun, kini dasbor tersebut telah dikembangkan menjadi “Tableu Capaian Program Prioritas” yang dapat diakses setiap saat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Tableu ini memungkinkan dinas pendidikan memonitor capaian program prioritas di daerahnya secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah lebih cepat demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
Hasil dan Capaian: SPM Pendidikan Jabar Melesat
Meski masih ada rintangan, inovasi dan kerja sama dalam proses identifikasi, refleksi, benahi mulai membuahkan hasil. Komitmen pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut telah mengantarkan Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut merebut SPM (Standar Pelayanan Minimal) Award dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai daerah terbaik kedua (2023) dan terbaik pertama (2024).
Khusus dalam bidang pendidikan, capaian indeks pemenuhan SPM Pendidikan di 28 daerah di Jawa Barat melesat sepanjang tiga tahun terakhir. Pada 2022 hanya ada satu daerah dari 28 daerah yang mencapai indeks tuntas muda, sementara 27 daerah sisanya belum tuntas. Pada tahun 2024, seluruh daerah telah memenuhi indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan beragam mulai dari tuntas muda hingga tuntas madya.
BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten/kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM Pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan, dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran, BBPMP Jawa Barat sedang membantu pemerintah daerah mengembangkan instrumen monitoring kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pendampingan program prioritas, utamanya rapor pendidikan dan PBD di tingkat satuan pendidikan.
Penulis: Sri Wahyuningsih (Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat)
