BBPMP Prov Jabar – Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/8) lalu. Mardi Wibowo menyampaikan tujuan Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari tugas BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah.
“Kami diberikan amanah untuk melaksanakan audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran,” tutur Mardi Wibowo.
Selanjutnya, disampaikan bahwa tim bermaksud memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek, terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Selain itu, Kemdibudristek juga ingn memotret praktik baik yang sudah dilaksanakan, dan, jika ada, miskonsepsi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, yang bisa segera sama-sama diluruskan.
Pada kesempatan tersebut, Mardi Wibowo juga menyampaikan sebanyak 1.328 satuan pendidikan (satdik) di Kabupaten Sukabumi yang mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Tersisa sebanyak 263 satuan pendidikan yang belum log in pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Pemerintah Daerah didorong untuk memotivasi satuan pendidikan segera mengakses dan memanfaatkan PMM.
“Harapannya, bukan sekedar perbaikan peringkat adoption rate di PMM, melainkan sebagai ikhtiar perbaikan layanan pendidikan,” lanjutnya.
Kunjungan Kerja tim BBPMP disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, S.H, MM di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Turut hadir Bunda PAUD/Literasi, Hj, Yani Jatnika Marwan, Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin, S.Pd., M.M.Pd beserta jajaran.
Ade Suryaman menyampaikan satdik PAUD yang mendaftar sebanyak 161 satuan pendidikan (134 kategori Mandiri Belajar, 20 kategori Mandiri Berubah, dan 7 kategori Mandiri Berbagi). Sementara itu, jenjang SD 943 (637 untuk kategori Mandiri Belajar, 295 kategori Mandiri Berubah dan 11 Mandiri Berbagi). Sisanya, jenjang SMP sebanyak 140 satuan pendidikan (101 kategori Mandiri Belajar, 36 kategori Mandiri Berubah dan 3 kategori Mandiri Berbagi).
Ade Suryaman menyampaikan pihaknya optimis Kabupaten Sukabumi bisa segera menyelesaikan dan memperbaiki adoption rate di PMM. Diakui oleh Ade Suryaman, terdapat 105 Desa di Kabupaten Sukabumi yang masih termasuk blank spot. Pemda sudah merancang untuk membangun infrastruktur secara bertahap sebagai upaya menyediakan layanan yang merata untuk semua wilayah.
“Ini penting untuk mewujudkan visi Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius Dan Mandiri” tegas Ade.
Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah membentuk Tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka. Tim terdiri atas pejabat struktural di Disdik, Koordinator Pengawas, serta organisasi mitra.
Tugas tim sendiri adalah untuk mendorong aktivasi akun pembelajaran, mendorong pemanfaatan PMM, serta memastikan PTK di satuan pendidikan mampu mengakses dan memanfaatkan perangkat TIK. Tim harus mendorong guru untuk bersama-sama dengan komunitas belajar untuk mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka
Selain itu, tugas tambahannya adalah melakukan pendampingan pemanfaatan SIPlah, Rapor Pendidikan dan Platform lainnya. Selain komunitas, Dinas Pendidikan juga mendorong pemberdayaan guru penggerak dan organisasi mitra.
“Sebanyak 100 guru penggerak kami berdayakan sebagai pendamping bagi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka karena guru penggerak sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
Ditambahkan oleh para Kepala Seksi dan Bidang jenjang PAUD, SD dan SMP bahwa di semua jenjang dari PAUD, SD, dan SMP sudah dilaksanakan upaya-upaya pendampingan dan advokasi kepada satuan pendidikan. Pengawas dan penilik dikerahkan untuk melaksanakan pendampingan. Satuan pendidikanpun didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM.
Yang masih menjadi tantangan antara lain jumlah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka cukup banyak sedangkan sumberdaya manusia di disdik terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pendampingan. Selain itu, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat dan mengakses berbagai platform belum merata.
Solusi yang dilakukan antara lain dengan memberdayakan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan kepada PTK di satuan pendidikan.
Mengakhiri diskusi dan audiensi, tim BPPMP Jawa Barat memberikan penguatan terkait dengan 6 strategi Implementasi Kurikulum Mereka.
Seusai melakukan audiensi di Pendopo, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke sekolah satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Sekolah yang dikunjungi adalah SD Muhammad Al-Unaizy dan SMP 1 Sukalarang. Kunjungan ke satuan pendidikan bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Dari hasil kunjungan diketahui bahwa belum semua PTK melakukan log in ke PMM. Baru sebagian kecil PTK yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurang dipahaminya manfaat PMM dan bagaimana memulai implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
Pada saat kunjungan di kedua satuan, dilaksanakan diskusi dengan pendidik dan operator sebagai penguatan pemahaman tentang pentingnya log in dan memanfaatkan PMM untuk mengawali implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Hal ini penting karena dalam PMM telah tersedia berbagai informasi untuk mengajar, pelatihan mandiri serta berkarya.
(Tintin Kartini/Tim Media BBPMP Jabar)
Dokumentasi : Safitra, Handri, Enang