Bandung Barat, WK, – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan “Sosialisasi Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting” yang digelar secara virtual pada Rabu (12/06). Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, dan Satuan PAUD dari 27 Kab./Kota se-Jawa Barat.
Kepala BBPMP Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Mardi Wibowo dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk dukungan BBPMP Jabar terhadap Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang menjadi gerakan bersama dan berkelanjutan.
“Gerakan ini merupakan aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi, intervensi, dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024,” tuturnya. Oleh karena itu, “BBPMP provinsi Jawa Barat mengoordinasikan kepada Dinas Pendidikan dan mitra terkait untuk memastikan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA hadir ke Posyandu serentak di bulan Juni,” tandasnya. “Intervensi pencegahan perlu kita lakukan bersama secara serius dan berkelanjutan agar kedepan tidak ada lagi anak-anak di Jawa Barat lahir dalam kondisi stunting,” harapnya.
Narasumber Sriwahyuningsih, Widyaprada BBPMP Jawa Barat memperkuat sambutan Mardi Wibowo. Sri menyampaikan bahwa penguatan pencegahan stunting dimulai sejak 1000 Hari pertama kehidupan, yaitu masa konsepsi (masa pertemuan sel telur dengan sel sperma), masa kehamilan, kelahiran, dan pemberian stimulasi serta pengasuhan pada anak baru lahir hingga usia 2 tahun. “Masa 1.000 HPK ini sangat krusial untuk diperhatikan agar dapat mencegah stunting,” jelasnya. Oleh karena itu, “peran guru dalam pencegahan stunting itu penting yaitu mendukung orang tua dalam pemberian stimulasi dan pengasuhan anak baru lahir hingga 2 tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, intervensi efektif seperti status kesehatan, gizi adekuat, pengasuhan, pengembangan potensi anak usia dini, keselamatan dan keamanan pada anak usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, terutama dalam mencegah dan mengatasi stunting. “Beberapa intervensi inilah yang akan berimplikasi pada kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan perlindungan,” jelasnya.
Harapan Dukungan PAUD untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting antara lain memastikan kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA bagi peserta didik PAUD/TK/RA, mengoordinasikan Dinas Pendidikan dan satuan PAUD untuk menggerakkan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu, mendukung pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin peserta didik PAUD/TK/RA dengan pemanfaatan buku KIA secara optimal. “Itulah strategi implementasi dan dukungan PAUD yang dapat dilakukan,” tegasnya.
Mari kita sama-sama berpartisipasi aktif dalam gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini. Tetap Sehat, tetap semangat, bergerak rerentak, berjuang bersama, bahu membahu, membebaskan anak Jabar dari stunting. STOP STUNTING!!!
Jakarta, 13 Juni 2024, WK – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek menyelenggarakan Gelar Wicara Gerakan Sekolah Sehat (GSS) 2024. Gelar wicara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/6) ini mengangkat tema “Melalui Gerakan Sekolah Sehat Kita Wujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Sehat, Kuat, Cerdas, dan Berkarakter.”
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta kegiatan tentang pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, pentingnya menjaga kesehatan jiwa remaja, dan mendorong akselerasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril, menekankan bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi yang seimbang dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan jiwa para peserta didik.
“Melalui kesempatan ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami pentingnya kesehatan jiwa dan gizi dalam pendidikan, guna memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila,” ujar Dirjen Iwan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Teti Herawati, saat membuka kegiatan gelar wicara secara resmi, menyambut dengan antusias dan mendukung penuh penyelenggaraan Gelar Wicara GSS oleh Kemendikbudristek. Ia mengungkapkan bahwa acara ini sangat penting karena menyajikan informasi tentang kesehatan gizi dan jiwa yang disampaikan langsung oleh para pakar, sehingga dapat memperkaya wawasan para orang tua dan peserta didik serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu ini.
“Kami menyadari peran DWP dalam mendukung peserta didik di lingkungan kami untuk dapat melakukan pembiasaan gaya hidup sehat, melalui berbagai hal sederhana. Pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di sekolah oleh para guru namun perlu dimulai dan dilanjutkan di rumah melalui bimbingan orang tua yang mendampingi putra-putrinya dalam keseharian,” terang Teti.
Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Gelar Wicara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Xanty Iwan Syahril, dalam laporannya menyampaikan, “Terkait sehat gizi, Gelar Wicara GSS 2024 berupaya untuk mendorong pembiasaan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi peserta didik putri. Di sisi lain, untuk sehat jiwa bagi peserta didik jenjang SMP dan SMA, kami melihat pentingnya kemampuan untuk mengenal dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psiko-sosial yang merupakan salah satu kegiatan sehat jiwa.”
Gelar Wicara GSS 2024 menghadirkan para pakar yang memiliki keahlian di bidang kesehatan gizi dan jiwa serta wakil orang tua. Salah satu pakar, Lovely Daisy, yang merupakan Direktur Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Lovely menjelaskan masalah utama terkait gizi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang, terutama zat gizi mikro.
“Saat ini Indonesia menghadapi tiga beban masalah gizi, yakni dalam hal kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien. Masalah zat gizi yang banyak terjadi salah satunya adalah kekurangan zat besi, sebagaimana kita ketahui sepertiga remaja putri di Indonesia mengalami anemia,” terang Lovely.
Lebih lanjut, Lovely menambahkan bahwa permasalahan gizi ini pun memengaruhi kemampuan belajar mereka dalam meraih prestasi di sekolah. “Anemia pada usia remaja berdampak menurunkan tingkat konsentrasi, yang kemudian memengaruhi prestasi belajar mereka.”
Rose Mini Agoes Salim, atau yang biasa dipanggil Bunda Romi, Psikolog, Dosen, dan Guru Besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. Bunda Romi menuturkan bahwa berdasarkan penelitian, saat ini masalah kesehatan jiwa yang banyak terjadi di kalangan remaja di antaranya tingkat kecemasan yang tinggi, stress, masalah konsentrasi, dan merasa tidak tenang.
Menurutnya, anak usia remaja menjadi rentan terhadap isu kesehatan jiwa salah satunya disebabkan oleh masalah konsep diri. “Hasil introspeksi dan umpan balik dari lingkungan yang diterima anak tentang dirinya, akan dia evaluasi dan membangun konsep dirinya sendiri. Jika banyak hal negatif yang dia terima, tentu akan berdampak negatif pada kesehatan jiwanya,” jelas Bunda Romi.
Bunda Romi juga menyebut bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. “Mengunggah sesuatu di media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya cyber bullying. Anak remaja kita belum tentu siap menghadapi ini, dan dapat berdampak pada konsep diri dan kepercayaan dirinya. Untuk mengantisipasi ini, saya selalu menyarankan orang tua memiliki kontrol terhadap teknologi digital yang digunakan oleh anaknya.”
Ferry Yunita, Ketua Komite SMP Negeri 177 Jakarta, yang hadir sebagai perwakilan orang tua peserta didik, menyatakan setuju bahwa Gerakan 5 Sehat yang diterapkan di sekolah sangat bermanfaat bagi anaknya. Sebagai orang tua, ia juga menerapkan prinsip-prinsip program tersebut di rumah untuk memastikan anaknya terbiasa dengan gaya hidup yang bersih dan sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Sebagai orang tua saya berusaha selalu membersamai anak. Ketika anak melakukan hal yang menurut kita salah jangan langsung dihakimi. Selain itu, saya juga membiasakan mereka makan dengan gizi seimbang. Sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan sayur dan buah. Mereka pun lebih sering mengkonsumsi makanan yang dibuatkan dari rumah, sehingga lebih mudah dikontrol,” ungkap Ferry.
Kegiatan gelar wicara ini diikuti oleh 1.210 orang peserta, sebanyak 210 orang hadir secara luring dan 1.000 orang mengikuti secara daring. Peserta terdiri dari unsur pejabat di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Pusat, Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek Pusat dan Daerah, Yayasan Bhakti Idata, dan Koperasi Arta Wardhana. Di samping itu, gelar wicara ini diikuti pula oleh kepala sekolah dan guru yang mewakili beberapa sekolah di Jakarta.
#MerdekaBelajar
Sumber: Siaran Pers_Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi_ Nomor: 240/sipers/A6/VI/2024
Bandung Barat, WK, – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB telah memasuki tahap akhir. Namun, dari hasil koordinasi Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses PPDB Tahap 1 yang baru saja selesai.
PPDB Jabar 2024: Ada Masalah, Tapi Ada Apresiasi Juga
Lebih dari 150 keluhan masyarakat terkait gangguan aplikasi PPDB, informasi yang tidak lengkap, dan dugaan penggunaan dokumen kependudukan fiktif untuk mendaftar di sekolah favorit, terutama pada jalur zonasi. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait verifikasi dan validasi data calon peserta didik dan keluarga diduga memanipulasi data domisili dengan caramemperbaharui dokumen KK tanpa pindah domisili, mencantumkan alamat wali, dan menggunakan alamat fiktif. Selain itu proses verifikasi dan validasi di sekolah juga tidak optimal, hanya fokus pada kesesuaian dokumen, tidak sampai klarifikasi domisili selama 1 tahun, sehingga terdapat dugaan maladministrasi di sekolah dengan“menambahkan” persyaratan dokumen yang tidak diatur dalam peraturan. Dampak yang dapat terjadi dari permasalahan tersebut adalah dilanggarnyaasas PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat memicu keberatan terhadap hasil penetapan peserta didik baru pada 19 Juni 2024.
Namun dari beberapa permasalahan PPDB di Jawa Barat ditemukan, seperti gangguan aplikasi dan informasi yang tidak lengkap. Ombudsman memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jabar inovatif dan yang bergerak cepat dalam menyelesaikannya. Pemprov Jabar dalam PPDB 2024. Mereka telah menyalurkan 3.320 calon peserta didik dari data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan memperkuat akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta dengan memperketat persyaratan khusus pada pendaftaran jalur zonasi.
Perbaikan PPDB Jabar 2024: Ombudsman Beri Saran Penting!
Ombudsman Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan kepada Pemprov Jabar untuk PPDB 2024. Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan proses PPDB yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Berikut poin-poin penting dari saran-saran tersebut:
Dinas Pendidikan Jabar harus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan perangkat dan melakukan verifikasi dan validasi bersama sekolah untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik pada saat ini;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Pengawas Internal (APIP) untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan PPDB 2024 yang bertujuan menguatkan upaya pencegahan maladministrasi oleh penyelenggara;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganulir pendaftaran calon peserta didik yang terbukti mendaftar dengan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya;
Memperbaiki pengelolaan dan mekanisme Pengaduan PPDB secara berjenjang di satuan pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pengaduan terhadap hasil penetapan peserta didik baru secara cepat, tepat, tertib tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum Pendaftaran PPDB Tahap 2 dimulai;
Mengumumkan penetapan peserta didik baru dengan memuat: Nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, alamat, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan, selain informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi public; dan
Dinas Pendidikan memastikan penyaluran seluruh calon peserta didik Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Ekstrem dan Jalur Afirmasi KETM, kecuali bagi calon peserta didik yang tidak bersedia disalurkan.
Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas PPDB 2024. Mari bersama-sama awasi PPDB Jabar 2024 agar tercipta proses penerimaan peserta didik yang adil dan berkualitas!
Bandung Barat, 120624 ,- Kita perlu mempertegas kembali formula kolaborasi dengan pemerintah daerah dan menumbuhkan rasa kepemilikan program pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (BBPMP Jabar), Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd dalam kegiatan Coaching dan Mentoring pada tim Project Management Officer (PMO) bagi 27 kabupaten kota dan PMO Provinsi.
Dengan peningkatan kolaborasi dan efektivitas program, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat meningkat dan target-target pendidikan yang telah ditetapkan tercapai optimal.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024 di Kampus Padalarang BBPMP Jabar ini, diikuti selain oleh Tim PMO juga Tim Konsultan, yang terdiri dari Rahadian Pradja Paramita, Dwijoko Widiyanto, dan Ben Satriana.
Sebelumnya, coaching dan mentoring ini dilakukan 2 sesi, sesi diskusi bersama 4 sampai 5 kabupaten/kota di setiap sesinya. Terungkap bahwa Tim PMO menghadapi beberapa kendala dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan responsivitas. Beberapa Dinas Pendidikan kurang tanggap terhadap permintaan data, dokumentasi dan undangan dari Tim PMO, serta keterlibatan yang minim dalam program dan sistem kerja yang kurang terstruktur.
Tim PMO sepakat mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas program, antara lain memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan melalui keterlibatan yang lebih dalam dan sistem kerja yang lebih terstruktur, memanfaatkan aplikasi seperti gdrive dan tableu untuk mempermudah koordinasi, serta meninjau kembali tim kerja agensi untuk memastikan efektivitas komunikasi pelaksanaan program.
“Kesenjangan kolaborasi ini tidak dapat diabaikan. Kita perlu solusi pendampingan asimetris untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan prestasi pendidikan di Jawa Barat,” demikian pernyataan Tim Konsultan BBPMP Jabar.
Kesenjangan ini dirasakan ketika Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi sangat baik dalam berkolaborasi, sementara kabupaten lainnya dengan nilai rapor pendidikan tinggi seringkali kurang kooperatif dalam menanggapi program yang digulirkan.
Pendekatan pendampingan yang dilakukan Tim PMO yang sama untuk semua daerah belum tentu baik dan ideal. Pengenalan budaya kabupaten kota dan solusi asimetris yang mempertimbangkan perbedaan tingkat kolaborasi dan responsif di setiap daerah perlu diperhatikan.
Coaching dan Mentoring Kepala BBPMP Jawa Barat dianggap berhasil meningkatkan kapasitas Tim PMO dalam mengelola program pendidikan di 27 kabupaten/kota dan 1 tim provinsi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. (Penulis: Arlina/Editor: Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,- Salah satu perubahan strategis yang dibawa oleh kebijakan Merdeka Belajar adalah diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (S PM) pendidikan bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Mengapa SPM Pendidikan bernilai strategis? Karena kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian perencanaan dan penganggaran pendidikan yang sudah terjadi dalam waktu lama. Dengan SPM Pendidikan, pemerintah daerah tidak bisa lagi membuat rencana pembangunan pendidikan tanpa data dan tolok ukur yang jelas, dan mengalokasikan anggaran dengan argumen yang tak jelas pula. SPM Pendidikan yang didukung dengan data-data akurat, rapor pendidikan memungkinkan perencanaan dan penganggaran pendidikan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Selain menjadi penunjuk jalan pembangunan pendidikan, SPM juga bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia bisa mengingatkan pemerintah daerah terhadap masalah-masalah pendidikan apa saja yang berada dalam zona merah atau yang selama ini mungkin diabaikan. Ia bisa memandu ke mana anggaran pendidikan semestinya harus dialokasikan dengan cara yang jauh lebih mudah.
Rapor Pendidikan dan Naik Turun SPM Pendidikan Jabar
Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, upaya Provinsi Jawa Barat menjalankan pembangunan pendidikan dengan tolok ukur SPM belum berjalan mulus. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini, pelaksanaan SPM pendidikan di provinsi ini naik turun. Grafik indeks SPM Pendidikan melandai pada tahun 2022-2023, tetapi melejit pada 2023-2024.
Jika ditilik lebih mendalam dari Rapor Pendidikan, capaian literasi dan numerasi di Jabar juga fluktuatif. Rapor Pendidikan Jawa Barat 2023 mencatat sebagian besar kualitas hasil belajar semua jenjang pendidikan masih masuk dalam kategori “kurang” dan “sedang”. Pada kemampuan literasi tercatat sebanyak 63,47% satuan pendidikan belum mencapai kategori “baik”, dan numerasi tercatat 83,93 % satuan pendidikan “belum baik”.
Pada tahun 2024, rapor pendidikan Jabar membaik. Meskipun masih dalam status “kurang” dan “sedang”, literasi dan numerasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada kemampuan literasi, sebanyak 52,07 % satuan pendidikan telah masuk dalam kategori “baik”. Pada kemampuan numerasi, meskipun masih terdapat 58,33% satuan pendidikan masuk dalam kategori “belum baik”, jumlahnya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 83,93 %.
Kerja Bersama Identifikasi, Refleksi dan Benahi
Masalah tersebut sudah lama disadari stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat bahu membahu bersama BBPMP Provinsi Jabar intensif melakukan pembenahan pencapaian SPM pendidikan dengan metode identifikasi, refleksi dan benahi. Kerja sama pembenahan ini dilakukan melalui pendampingan asimetris dan konsultatif.
BBPMP Provinsi Jawa Barat menempatkan PMO di seluruh atau 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para anggota PMO yang bertugas sebagai penghubung (liaison officer) menjalankan tugas pendampingan, supervisi, dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
secara tematik. Pendampingan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi, coaching clinic, webinar, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, dan asistensi berbagai isu. Mulai dari IKU, pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD, hingga penetapan target kinerja penganggaran pendidikan dalam APBD, semua aspek dibantu dengan pendampingan ini.
Pendampingan asimetris dan konsultatif ini dibarengi dengan forum pertukaran pengalaman antar kepala dan sekretaris dinas pendidikan se-Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA). Komunitas belajar ini menyatukan seluruh kepala dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota dalam satu forum. Di KOBRA, mereka bertukar informasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam mencapai program prioritas. Diskusi dipandu langsung oleh Kepala BBPMP Jabar dan berlangsung di berbagai platform seperti WAG KADISDIK, WAG SEKDISDIK, WAG rapor pendidikan, dan pertemuan daring dua mingguan. KOBRA pun aktif membahas data rapor pendidikan dan PBD, baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan.
Dukungan Inovasi BBPMP Provinsi Jabar
Selain pendampingan asimetris dan konsultatif, BBPMP Provinsi Jabar secara internal juga mengembangkan inovasi pengembangan data, yaitu pengembangan program satu data satu pintu, dan dasbor induk program prioritas.Pertama, satu data satu pintu. Banyaknya program prioritas membawa konsekuensi lahirnya banyak data dari banyak sumber dan dasbor. Banyak dan beragamnya sumber data potensial menciptakan kebingungan dan kesimpangsiuran informasi. Dengan inovasi ini, BBPMP Provinsi Jabar telah mengkompilasi dan menyatukan seluruh data dalam satu wadah yang mudah diakses oleh para petugas pendamping daerah. Hampir seluruh pendamping daerah telah pula dilatih bagaimana membaca, menganalisis dan menggunakan data dalam proses advokasi kebijakan Merdeka Belajar.
Kedua, dasbor induk program prioritas. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam satu wadah diolah menjadi Dasbor Induk Program Prioritas. Awalnya, dasbor ini hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BBPMP Jabar. Namun, kini dasbor tersebut telah dikembangkan menjadi “Tableu Capaian Program Prioritas” yang dapat diakses setiap saat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Tableu ini memungkinkan dinas pendidikan memonitor capaian program prioritas di daerahnya secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah lebih cepat demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
Hasil dan Capaian: SPM Pendidikan Jabar Melesat
Meski masih ada rintangan, inovasi dan kerja sama dalam proses identifikasi, refleksi, benahi mulai membuahkan hasil. Komitmen pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut telah mengantarkan Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut merebut SPM (Standar Pelayanan Minimal) Award dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai daerah terbaik kedua (2023) dan terbaik pertama (2024).
Khusus dalam bidang pendidikan, capaian indeks pemenuhan SPM Pendidikan di 28 daerah di Jawa Barat melesat sepanjang tiga tahun terakhir. Pada 2022 hanya ada satu daerah dari 28 daerah yang mencapai indeks tuntas muda, sementara 27 daerah sisanya belum tuntas. Pada tahun 2024, seluruh daerah telah memenuhi indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan beragam mulai dari tuntas muda hingga tuntas madya.
BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten/kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM Pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan, dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran, BBPMP Jawa Barat sedang membantu pemerintah daerah mengembangkan instrumen monitoring kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pendampingan program prioritas, utamanya rapor pendidikan dan PBD di tingkat satuan pendidikan.
Penulis: Sri Wahyuningsih (Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat)
