Narasumber, Panitia, dan Peserta Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar dalam Rangka Transformasi Satpen oleh UPT
Kota Bandung, 160524, WK,- “Ke-26 Episode Merdeka Belajar itu adalah inline,” tegas Lanny Anggraini, salah seorang Tim Kerja PDM 4A di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ”demikian pula dengan Rapor Pendidikan ini,” sambungnya,” dari Rapor Pendidikan kita dapat menemukan capaian terendah suatu sekolah, akar permasalahannya apa, lalu sekolah melakukan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi,” urainya.
Lanny mengungkapkan, Kebijakan Merdeka Belajar telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia secara signifikan, karena memuat alur transformasi yang runut dan menyeluruh. Dalam rapor pendidikan ini terdapat juga rekomendasi pemecahan permasalahan yang ada, cara-cara tersebut telah disusun di Kurikulum Merdeka yang menjunjung tinggi diferensiasi peserta didik, salah satunya dengan adanya platform merdeka mengajar sebagai alat bantu untuk peningkatan literasi dan numerasi. Tujuan akhir semua itu adalah peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Demikian Lanny, salah satu narasumber kegiatan Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Rangka Transformasi Satuan Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Tim Kerja 4, Data, Perencanaan, dan Penjaminan Mutu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat pada Rabu s.d. Jumat, 15 s.d. 17 Mei 2024 di Hotel Sukajadi Kota Bandung. Beliau berharap kegiatan diikuti dengan sungguh-sungguh agar para peserta dapat mengimbaskan ke daerah dan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dengan sesungguhnya.
Sementara itu M. Dudi Solahuddin, Koordinator Tim Kerja 4 dalam sambutan pembukaannya, menyebutkan pada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 terdapat 5.350 satuan pendidikan yang belum login, 476 satuan pendidikan yang belum unduh, serta 4.330 satuan pendidikan yang terlambat login rapor pendidikan.
Oleh karenanya tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi hambatan pemerintah daerah dalam login dan mengunduh rapor pendidikan, hambatan pemerintah daerah yang terlambat login dan mengunduh rapor pendidikan, serta meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam memanfaatkan rapor pendidikan.
Diikuti oleh 27 orang Person In Charge (PIC) Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan, 27 orang pendamping Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di Jawa Barat, serta peserta internal dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Mutia)
Kota Bandung, 150524, WK,- Pada Rabu, 15 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan bertempat di Hotel West Point Bandung ini diikuti oleh 60 peserta dari beberapa instansi terkait yaitu dari BBPMP Provinsi Jawa Barat, BAN Paud Dikdas Dikmen Jawa Barat, Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kab/Kota se Jawa Barat, dan Kementerian Agama Kab/Kota se Jawa Barat.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd.
“Kick Off PPDB yang sudah dilaksanakan oleh PJ Gubernur Jawa Barat kemarin bukan hanya untuk jenjang SMA/SMK/SLB saja, tetapi untuk semua jenjang Pendidikan yang ada di wilayah Jawa Barat,” tegas Deden, “semangat menyosialisasikan ini harus dilanjutkan di tingkat Kabupaten/kota,” sambungnya.
Diundangnya pihak Kemenag Kabupaten/Kota dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk sinkronisasi Madrasah Tsanawiyah jika ingin masuk ke SMA/SMK. Regulasi awal terkait PPDB tertulis pada PP RI No. 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 82 ayat 3.Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Secara teknis detailnya dilengkapi dengan permendikbud no. 1 tahun 2021 dan Kepsesjen no 47 tahun 2023. (Penulis: Sofwan)
Foto oleh Imanbees “Pertemuan TPI dan Tim ZI WBBM”
Kab. Bandung Barat, 150524, WK,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menerima kedatangan Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi, Bersih, dan Melayani (ZI-WBBM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Sukatno sebagai ketua tim, dan anggota Vinnie Stephanie, Astrie Nurcahyati, dan Nurbayanti.
Tim penilai yang diterima langsung oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih didampingi Kepala Bagian Umum Mardi Wibowo bersama semua Tim ZI WBBM ini, melakukan penilaian pada Senin s.d. Selasa, 13 s.d. 14 Mei 2024.
“Saat ini BBPMP Provinsi Jawa Barat sedang giat dan semangat membangun UPT Transformatif yang BerAKHLAK,” ujar Sri, “melalui pembangunan Zona Integritas, kami menyadari pelayanan kami ke masyarakat harus lebih baik, inovatif dan memberi inspirasi.”
Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspekrorat Jenderal Kemendikbudristek menilai proses Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berjalan di BBPMP Provinsi Jawa Barat. Enam area perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi sasaran penilaian. Tim penilai melihat bagaimana kontinuitas yang dilakukan BBPMP Provinsi Jawa Barat pasca diperolehnya predikat ZI WBK, mengingat BBPMP Provinsi Jawa Barat adalah satuan kerja baru, yang merupakan penggabungan LPMP Jawa Barat dan PP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat yang keduanya telah memiliki predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Hasil penilaian TPI ini nantinya menjadi dasar Kemendikbudristek mengusulkan satuan kerja yang layak diusulkan dan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga teruji kelayakan BBPMP Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat ZI WBK/WBBM.
Foto oleh Diva Narasumber, Panitia dan Peserta Kegiatan Penyusunan Alur Konten Program Prioritas
Kota Bandung, 130524, WK,- Merdeka Belajar telah menjadi gerakan bersama yang memberdayakan ekosistem dan mentransformasi pendidikan demi murid-murid Indonesia, telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak. Namun, ketika bergantinya Kabinet Indonesia Maju, diperlukan upaya bersama untuk menjaga keberlangsungan gerakan Merdeka Belajar.
Demikian disampaikan Saad Ibrahim, salah satu Tim Komunikasi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada kegiatan Penyusunan Alur Cerita/Substansi Konten Program Prioritas, yang diselenggarakan oleh Tim Kerja 2 Komunikasi dan Publikasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan hari Minggu s.d. Selasa, 12 s.d. 14 Mei 2024 ini diikuti oleh tim media BBPMP Provinsi Jawa Barat, konten kreator 14 PDM, serta perwakilan dinas pendidikan dan satuan pendidikan sebagai praktisi media sosial.
Sementara itu Najip Hendra, Kepala Biro B Satu Universe, narasumber lain dalam kegiatan tersebut memberi penekanan tips dan trik agar pesan yang disampaikan melalui konten, adalah pesan yang kuat.
“Suatu konten itu harus berisi pesan yang bernilai penting, menarik dan dikemas dengan desain yang mumpuni” demikian Najip Hendra, ”selain itu, agar pesan tersebut dapat meraih pemerhati yang banyak, sebaiknya ada unsur yang melibatkan orang banyak, pesannya aktual, adanya unsur kedekatan dengan khalayak dan bisa juga diberi unsur human interest nya,” urainya lagi.
Senada dengan hal tersebut Irwan Tarmawan, salah satu dosen DKV Universitas Komputer Indonesia, memaparkan strategi komunikasi di media sosial, beberapa langkah utamanya adalah, menetapkan sasaran, mempelajari target, membuat konten yang relevan dan memperhatikan waktu penayangan.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan empat puluh delapan alur cerita konten Program Prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus disusun oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 ini salah satunya sebagai upaya menjaga keberlangsungan gerakan Merdeka Belajar.
Foto: SS dari webinar Pendampingan Dinas Pendidikan Dalam Pembentukan dan Aktivasi Forum Komunikasi
Bandung Barat, 080524), WK, – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat Rabu, 8 Mei 2024 menyelenggarakan webinar pendampingan pada Dinas Pendidikan dalam pembentukan dan aktivasi Forum Komunikasi dalam mendukung implementasi 3 target perubahan di satuan Pendidikan PAUD dan SD. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting tersebut diikuti peserta dari Dinas Pendidikan dan Forum Komunikasi PAUD-SD dari 27 Kab/Kota se-Jawa Barat.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih menyampaikan bahwa untuk mendukung ketercapaian 3 target perubahan pada gerakan transisi PAUD-SD yang menyenangkan diperlukan peran aktif forum komunikasi PAUD-SD.
Sri Purwanti, Widyaprada BBPMP Jabar sebagai narasumber menyampaikan materi “Peran Dinas Pendidikan dalam Gerakan Transisi PAUD SD yang Menyenangkan.” Pada paparannya, Sri menyampaikan tanpa ada advokasi dari Dinas Pendidikan, gerakan transisi PAUD- SD tidak akan terjadi secara menyeluruh. Dinas Pendidikan perlu mendampingi satuan pendidikan melaksanakan tiga target perubahan, menyosialisasikan pemanfaatan alat bantu pembelajaran untuk menerapkan tiga target perubahan, melakukan perubahan pembelajaran, dan mendokumentasikan perubahan tersebut dengan mengunggahnya menjadi bukti karya di Platfom Merdeka Mengajar (PMM), mendampingi peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.
Selanjutnya, Sri Lilis Herliyanti, Widyaprada BBPMP Jabar menyampaikan topik “Peran Forum Komunikasi dalam Mendukung Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan.” Peran Forum Komunikasi PAUD-SD sangat penting untuk mengawal keberlangsungan sinergi antara PKG PAUD dan KKG SD dan penggunaan alat bantu praktik pembelajaran lintas jenjang yang dapat digunakan di wadah-wadah tersebut, serta terciptanya satuan PAUD dan SD yang memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan program kesiapan bersekolah secara terintegrasi, jelasnya.
Forum Komunikasi PAUD-SD memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan advokasi terkait memberi informasi cara mengakses alat bantu dan pemanfaatannya bagi satuan pendidikan untuk persiapan tahun ajaran baru. Kemudian mendorong pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD-SD untuk belajar bersama di komunitas belajar dengan menggunakan alat bantu yang disediakan, imbuhnya. Dinas Pendidikan dan Forum Komunikasi PAUD-SD sebaiknya membuat aksi konkrit dari rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk mencapai tiga target perubahan, pungkasnya.
