by Mutia Pusparini | Feb 23, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, (23/02/24) Dalam mewujudkan penjaminan mutu pendidikan, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, demikian Dr. Kuswara,M.Pd, salah satu Widyaprada Ahli Madya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Hal ini diungkapkan pada saat menerima kunjungan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (Umbara), Selasa s.d. Rabu, 20 s.d. 21 Februari 2023, di Aula Malabar Kampus 2 BBPMP Provinsi Jawa Barat.
“Penjaminan mutu pendidikan adalah upaya dan kewajiban bersama, sewajarnya dunia pendidikan dibangun dari tiga pihak,” urai Kuswara,”perlu adanya peran pemerintah, masyarakat, dan juga pendidik dan tenaga kependidikan,” sambungnya,”dan kami menyambut baik kunjungan dari calon-calon pendidik ini, yang menunjukkan adanya itikad untuk kerjasama baik itu.”
Kegiatan yang diikuti oleh 101 (seratus satu) mahasiswa dan 20 (dua puluh) Dosen Umbara ini, mengusung tema “Praktik Baik Implementasi Kurikulum yang menyenangkan sebagai Upaya dalam Mengakselerasi Transformasi Pendidikan Anak Usia Dini.” Terbagi kedalam dua sesi yaitu sesi pertama adalah Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu yang disampaikan langsung oleh Kuswara, kemudian sesi kedua membahas Praktik Baik Implementasi Kurikulum yang menyenangkan disampaikan oleh Sri Wahyuningsih,M.Pd, Widyaprada Ahli Madya BBPMP Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Ana Ratnasari, M.Pd, selaku Ketua Departemen Manajemen Pendidikan, menyatakan kebermanfaatan informasi yang diberikan untuk mahasiswanya.
“Semua informasi inilah yang kami butuhkan sebagai dukungan atas ilmu yang telah kami berikan pada anak didik kami,” jelasnya,” kami harapkan kegiatan seperti ini bukan yang pertama untuk terakhir kalinya, namun menjadikan awal kerjasama yang berkelanjutan dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengembangan pendidikan di Jawa Barat,” sambungnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Departemen PG-PAUD Umbara, Yusuf Haryanto, M.Pd, menyatakan terimakasih atas informasi perkembangan pendidikan terutama pendidikan usia dini. “Berbagai informasi ini sangat membantu kami,” ujarnya,”dan kami siap untuk berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 23, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat,- Dr. Yanti Triana, S.Pd., M.A., yang mewakili Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Pelepasan dan Pendampingan Kampus Mengajar Angkatan 7 pada hari Senin, 19 Februari 2024 lalu, menyatakan harapannya pada mahasiswa kampus mengajar agar menjadi agen pendidikan yang gigih.
”Semoga segala sesuatu yang nanti dirintis oleh kalian dalam pelaksanaan program Kampus Mengajar ini dapat dilanjutkan oleh sekolah yang ditempati,” harapnya.
Selain menyemangati mahasiswa yang akan memulai tugasnya, Yanti pun menyatakan ucapan terimakasih kepada Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang siap menjadi konsultan pertama bagi Mahasiswa Kampus Mengajar ini.
Kampus Mengajar adalah salah satu program dalam mengakselerasi transformasi dan pemulihan pembelajaran, yang bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam lingkungan sosial dan budaya, membantu guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi, membantu guru dan siswa dalam memahami dan menguasai teknologi pembelajaran, membangun budaya yang menumbuhkan toleransi, serta menyadarkan pencegahan bullying kekerasan seksual.
“Pada Angkatan 7 ini, dari sejumlah 32.577 peserta mahasiswa Kampus Mengajar se-Indonesia, 3.677 diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat,” lanjutnya,” mereka berasal dari 150 Perguruan Tinggi (PT) yang akan ditugaskan ke 753 satuan pendidikan dan didampingi oleh 408 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari 91 PT,” sambung Yanti.
Pelepasan secara resmi dilakukan dengan penyerahan buku panduan Kampus Mengajar secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa, Sella Arselia dari STKIP Pasundan Cimahi dan Adrian Alma Andriansah dari Universitas Pendidikan Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid bersama 34 (tiga puluh empat) provinsi lainnya yang terpusat diselenggarakan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini, diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta yang berasal dari BBPMPV BMTI, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab./Kota Wilayah Bandung Raya, Cadin Wilayah VI dan VII, Perwakilan Sekolah, Perwakilan Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7, Alumni Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 6, dan perwakilan dari BBPMP Provinsi Jawa Barat.
by Mutia Pusparini | Feb 16, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta, 160224,- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD Dikdasmen (PDM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membentuk Komunitas Belajar (Kombel) UPT untuk percepat transformasi UPT menjadi lembaga pemelajar dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar.
“Pembentukan Kombel UPT ini berdasarkan hasil diskusi Kepala BBPMP/BPMP saat kegiatan sebelumnya di Surabaya,” ujar Widiyati Rosita, Kepala BPMP Bengkulu, ”pertemuan Kombel UPT ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin, secara bergantian membahas program Merdeka Belajar,” urainya lagi. Adapun pertemuan kali ini membahas Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran yaitu fokus pada Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
Demikian Widiyati Rosita dalam pembukaan kegiatan sharing session yang telah diselenggarakan pada Minggu s.d. Selasa, 11 s.d. 13 Februari 2024, di Kantor Pusat Perbukuan (Puskurbuk) Komplek Cipete, Jakarta Selatan.
Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, Kepala Puskurbuk, Supriatno, selaku tuan rumah memberikan sambutan pada peserta sharing session tersebut.
“Kombel UPT ini diharapkan dapat menjadi wadah saling berbagi dan mengevaluasi untuk saling belajar dalam menyukseskan program Kebijakan Merdeka Belajar,” ujar Supriatno, “mari kita saling bersinergi,” ujarnya lagi.
Kegiatan sharing session yang mengusung tema “Rencana Strategi Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran” diikuti oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu, BPMP Provinsi Lampung, BPMP Provinsi Sumatera Selatan, BPMP DI Yogyakarta, BPMP Nusa Tenggara Timur.
“Apapun yang kita punya, praktik baik maupun praktik tidak baik, bisa didiskusikan bersama,” ujar Eko Sumardi, Kepala BPMP DI Yogyakarta, “kita juga bisa mengadopsi dari UPT lain, dan kita rembukan, sehingga strateginya bisa digunakan disetiap UPT,” urainya lagi,” jika ada yang berbeda dapat dilakukan modifikasi sesuai kondisi di daerah masing-masing dan nanti menjadi produk bersama,” sambungnya.
Hasil sharing session sesi pertama Kombel UPT Region 3 ini setiap UPT sepakat berbagi praktik baik dan mengharapkan dapat dijadwalkan untuk dilaksanakan secara rutin. Oleh karenanya, peserta saat ini dapat mengimbaskan pada tim kerja lainnya, sebagai peserta sharing session berikutnya. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- “Inti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru, bukan seleksi,” urai Dan Satriana Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, “karena itu regulasi PPDB seharusnya tidak mempersulit calon peserta didik baru,” sambungnya,”pemerintah harus mempermudah akses penerimaan, karena PPDB adalah perwujudan pemenuhan hak dasar pendidikan warga”.
Demikian dikemukakan Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dalam salah satu diskusi pada Rapat Koordinasi Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024, di Hotel Mercure Kabupaten Karawang.
Dalam PPDB sebaiknya tidak ada perbedaan sekolah swasta dan negeri, selama sekolah tersebut menerima Bantuan Operasional Sekolah.
“Selama ini, masyarakat berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah Negeri dengan alasan kualitas dan tanpa biaya,” urainya,”sementara sekolah swasta dianggap tidak berkualitas dan memerlukan biaya tinggi, sehingga muncul ketakutan tidak sanggup dalam pembiayaan,” sambungnya.
Sebelumnya, Firman Oktota, Kepala Balai Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan paparan mengenai Evaluasi dan Analisis mengenai Sistem PPDB 2023 dan memaparkan sistem PPDB 2024.
Firman pun memastikan sudah adanya tahap analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di tahun 2023, sehingga terdapat beberapa perubahan pada pelaksanaan PPDB tahun 2024. Perubahan tersebut diantaranya penambahan regulasi seiring dengan munculnya Kep. Sesjen/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang PPDB, yaitu adanya tambahan regulasi pada sistem penerimaan melalui affirmasi, zonasi dan prestasi.
“Intinya kita memiliki kepentingan sama, bagaimana siswa siswi, guru-gurunya, juga dinas pendidikannya terbaik,” ujar Firman menutup pemaparan, “mudah-mudahan setelah adanya diskusi ini didapatkan solusi terbaik untuk pelaksanaan PPDB 2024.” (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- Penggunaan rompi Tim Penggerak Jabar Beraksi secara bersamaan oleh seluruh peserta Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, mengawali kegiatan pembukaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Hotel Mercure Kabupaten Karawang pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024 ini, rencananya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Rencana Program BBPMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
“Kami harapkan dari kegiatan ini, Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar(KMB) 2024 dapat tersosialisasikan pada tingkat daerah,” ujar Sri Wahyuningsih Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya,”selain itu tersusunnya kesepakatan bersama dalam mengawal Implementasi KMB 2024 di wilayah Jawa Barat.”
Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
“Kami sepakat Jabar harus beraksi,” ujar Aep,”semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil serta kesepakatan kerjasama sesuai dengan yang direncanakan.”
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, M. Hartono, menguraikan upaya yang telah dilakukan BBGP dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. M. Hartono selaku wakil Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Jawa Barat juga menyatakan telah sepakat bekerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, memberikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang memperhatikan anak didik yang kelak pada tahun 2045 akan menjadi generasi penentu masa depan Indonesia.
“Itulah pentingnya kegiatan ini untuk saling melengkapi kebijakan untuk mensupprot kebijakan Kemendikbudristek, selain menemukan permasalahan lengkap dengan solusi yang spesifik dalam penanganannya,” demikian Wahyu Mijaya dalam sambutannya. (Tim Media)
