by Mutia Pusparini | Jan 31, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta,- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penguatan implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Jakarta, Selasa (30/1). Kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor kepada 514 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD.
Dalam pesan kunci, Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan penguatan terkait pentingnya menjalankan proses pembelajaran dengan mengedepankan enam kemampuan fondasi. “Sangat penting bagi Guru SD kelas awal, bukan hanya Guru PAUD, untuk menyasar enam kemampuan fondasi dalam pembelajaran. Bukan hanya berfokus pada baca, tulis dan hitung namun juga harus lebih holistik,” jelasnya.
Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada Maret 2023 sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi terkait kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD. Hasil studi Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru bahwa tes yang sangat berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) adalah satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Sehingga model tes calistung ini masih diterapkan sebagai syarat masuk SD.
Oleh karena itu, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan juga menjadi solusi atas kemampuan calistung yang dipahami secara sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Berangkat dari semangat untuk menyeleraskan proses pembelajaran yang terjadi di PAUD dan SD, terbitlah Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal.
Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi menambahkan, penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang terjadi di lapangan. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk mewujudkan penguatan gerakan ini agar pelaksanaannya berhasil, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke satuan pendidikan dan orang tua/masyarakat,” tuturnya.
Hasbi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk penguatan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman kepada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang Surat Pemberitahuan melalui Redistribusi Surat Edaran Kepala Dinas tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di daerahnya masing-masing.
Ia menuturkan perlunya sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor agar penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dilakukan secara masif dan konstruktif.
“Penguatan transisi PAUD hingga SD kelas awal atau kelas 2 (dua) sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak,” lanjut Hasbi.
Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menjadi Momentum Tumbuh Kembang Anak
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur PAUD, Komalasari, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa masa transisi dari PAUD ke SD/MI merupakan momen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, sudah sepantasnya satuan pendidikan di Indonesia memastikan proses ini berjalan secara baik dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan mendukung terbentuknya kemampuan fondasi yang kokoh bagi anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD maupun di SD/MI kelas awal.
Komalasari mengungkapkan bahwa tahun lalu dunia pendidikan di Indonesia bersinergi mendorong Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kemudian, diterbitkan Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia DiIni (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal. Gerakan ini telah diimplementasikan oleh lebih dari 502 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Berikutnya, dilakukan rangkaian rapat koordinasi untuk dinas dan bimbingan teknis bagi Pokja Bunda PAUD di 514 kota/kabupaten dengan melibatkan mitra untuk bergerak bersama dalam menjalankan tiga target perubahan.
Dalam gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 terdapat tiga target perubahan yang diharapkan dapat tercapai di tahun ajaran baru. Target tersebut yaitu 1) menghilangkan tes calistung dalam masa penerimaan siswa baru, 2) menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta 3) berharap satuan PAUD dan SD dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.
Tiga target tersebut, menurut Komalasari, dirumuskan untuk mengatasi kesalahpahaman tentang kemampuan calistung, yang sering dianggap sebagai satu-satunya kemampuan yang perlu dipupuk pada anak usia dini. Ketiga target itu juga mengingatkan masyarakat bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu dibangun sejak di PAUD dan berlanjut ke kelas awal pada jenjang pendidikan dasar. Target inilah yang memandu para pendidik menerapkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak di PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal.
Setelah sukses melaksanakan tiga target perubahan tahun lalu sebagai siklus awal, Komalasari menegaskan, awal tahun 2024 ini menjadi saat yang tepat untuk melanjutkan siklus berikutnya dengan berbagai perbaikan dan penguatan. “Saya menyoroti pentingnya menjaga momentum ini, sehingga gerakan yang kita usung secara gotong royong dapat memberikan dampak yang lebih masif, konstruktif, dan berkesinambungan, menyebar ke berbagai satuan pendidikan,” ujar seraya menyampaikan bahwa advokasi tiga target perubahan harus terus dilakukan. (Berita ini telah ditayangkan dihttps://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penguatan-implementasi-gerakan-transisi-paud-ke-sd-yang-menyenangkan-bagi-pemangku-kepentingan)
by Mutia Pusparini | Jan 25, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, 250124,- WK Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menerima kunjungan kerja dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 Januari 2024. Kunjungan ini ditujukan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan kinerja Project Management Office (PMO) dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.
“Kami ingin mengetahui lebih jauh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, ”ujar Ucu Anwar Surahman, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,” terutama mengenai pelaksanaan Platform Merdeka Belajar (PMM) dan penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK),”urainya.
Diterima oleh Ketua Tim Kerja 1, Dini Irawati, beserta jajarannya, tim dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ini juga mendapat paparan dari salah satu PMO Kota Tasikmalaya 2023, Erni Sukmawati Dewi, mengenai pencapaian Program Merdeka Belajar pada tahun 2023 yang diraih oleh Kota Tasikmalaya.
“Kami berterimakasih atas pertemuan ini, ”ujar Ucu setelah mendengarkan paparan dan berdiskusi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” kami merasa banyak ilmu yang didapat dan siap menyukseskan program prioritas Kemdikbudristek,” pungkasnya.
(Tim Media)
by Mutia Pusparini | Jan 19, 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, Rabu, 17/1/24,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melakukan pencanangan sebagai lembaga peraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI – WBBM) di tahun 2024.
“Pencanangan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat menumbuhkan budaya integritas yang tinggi secara profesional dan akuntabel di lembaga kita,” ujar Sri Wahyuningsih, selaku kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, dalam pengarahan kegiatan pencanganan peraihan predikat ZI WBBM di tahun 2024.
Kegiatan yang dilakukan pada Rabu, 17 Januari ini selain dihadiri Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, juga dihadiri oleh Kabag Umum, Mardi Wibowo, beserta jajarannya, serta Tim ZI WBBM yang terdiri dari enam pengungkit yang diketuai oleh Neni Niawati.
Sejalan dengan Sri Wahyuningsih, Neni Niawati mengungkapkan bahwa pencanangan ini akan membawa peluang sekaligus tantangan.
“Pencanangan peraihan predikat ZI-WBBM ini menjadi sebuah peluang sekaligus sebuah tantangan dalam menjaga kredibilitas lembaga,” urainya,” tetapi komitmen menjadi zona integritas tidak akan berarti tanpa dukungan dari stakeholder, karena stakeholder memiliki peran penting dalam membantu mengawal dan mengawasi dalam proses bisnis, yaitu memberikan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.”
Seperti diketahui bahwa ZI WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah ZI-WBBM ini, suatu lembaga harus memenuhi beberapa syarat standar indikator yang telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, pernah diikut sertakan dalam KPPC tingkat Kemenkeu, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja, dan beberapa indikator lainnya.
“Jangan takut melangkah, kita pasti bisa melakukannya, jika solid dan melakukannya bersama-sama, ” tegas Sri meyakinkan tim ZI WBBM BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Jan 18, 2024 | Bewara
Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan
Apa yang harus dilakukan setelah sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan? Segera lakukan pelaporan ke dalam sistem Dapodik dan portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (TPPKSP). Simak video tutorial berikut untuk mengetahui langkah-langkah pelaporan: https://youtu.be/7lw5qclI_Zs
Yuk, segera bentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan sesuai mandat Permendikbudristek 46/2023 dimana untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB paling lambat pada 4 Februari 2024 serta jenjang PAUD dan Kesetaraan paling lambat pada 4 Agustus 2024.
Pelajari lebih lanjut mekanisme pembentukan TPPK pada tautan berikut: https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/tppk-satgas/
Mari bersama ciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua!
#MerdekaBeragamSetara
by Mutia Pusparini | Jan 16, 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, (160124), –
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menginisiasi kegiatan Rapat Koordinasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diadakan di BBPMP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat pada Selasa, 16 Januari 2024.
“Kita perlu mengikis ego sektoral untuk membereskan tantangan pendidikan yang kompleks di Jawa Barat, seluruh UPT Kemendikbudristek diharapkan tidak lagi bekerja mengutamakan capaian kinerja lembaga masing-masing,” ujar Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, ”mari kita bekerja sama menomorsatukan capaian peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.”
Dalam kegiatan yang melibatkan empat UPT Kemendikbudristek yang berada di Jawa Barat yakni Balai Bahasa, Balai Besar Guru Penggerak, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BMTI ini, Sri Wahyuningsih pun mengusulkan beberapa kerjasama untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar UPT.
Kerjasama yang akan dijalankan selama 2024 tersebut meliputi optimalisasi pendampingan dan advokasi kebijakan merdeka belajar di daerah, penggunaan satu data capaian merdeka belajar, penyelenggaraan kegiatan bersama ajang-ajang kependidikan, pemetaan dan penggalangan dukungan mitra pembangunan pendidikan, peningkatan kapasitas digitalisasi sekolah, percepatan transisi PAUD-SD, sinkronisasi capaian program implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dan Program Sekolah Penggerak 2024, serta pembentukan pusat bantuan bersama untuk evaluasi kinerja dan penghitungan angka kredit untuk guru.
“Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan program di 2024, sehingga capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya,” pungkas Sri lagi. (Tim Media)
