Soreang, 14/06/24/, WK – Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga, melakukan kunjungan kerja ke pemerintah daerah untuk meninjau pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di bidang-bidang tersebut.
Rombongan kunjungan yang dipimpin langsung oleh anggota komisi X Dede Yusuf diterima langsung oleh Sekretaris Daerah kabupaten bandung Cakra Aminaya beserta jajaranya, di rumah Dinas Bupati Kabupaten Bandung Jumat (14/06).
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur SMP Kemdikbudristek I Nyoman Rudi Kurniawan, Kepala BBPMP Jawa Barat yang diwakili oleh Kabag Umum Mardi Wibowo, kepala BBGP Jawa Barat Muhammad Hartono, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kasiman, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Andika, Serta kepala Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan, para pendidik, PGRI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih sudah menjadi agenda kunjungan kerja komisi X DPR RI hari ini, beliau memaparkan profil dan kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung saat ini.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bandung yang bertujuan meninjau sektor pendidikan melibatkan beberapa agenda utama. Dalam sambutannya Dede Yusuf akan berkonsentrasi kepada beberapa hal dibidang pendidikan diantaranya ;
Peninjauan Infrastruktur Pendidikan dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, untuk menilai kondisi fisik bangunan, ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Evaluasi Kualitas Pengajaran: Anggota Komisi berdialog dengan para guru dan kepala sekolah untuk memahami kualitas pengajaran, kurikulum yang diterapkan, dan metode pembelajaran. Untuk mendengarkan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik.
Kesejahteraan Guru: Diskusi mengenai kesejahteraan guru, termasuk gaji, tunjangan, dan pelatihan profesional. Komisi X mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah pusat terkait kesejahteraan guru telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Bandung.
Program dan Kebijakan Pendidikan: Komisi X mengevaluasi sejauh mana program-program pendidikan nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Bandung.
Inovasi Pendidikan: Meninjau berbagai inovasi dan inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sekolah-sekolah setempat. Ini termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program-program yang mendukung pengembangan keterampilan abad 21.
Pendidikan Inklusif: Memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung mendukung pendidikan inklusif.
Data semua ini harus masuk kedalam Dapodik dan terverifikasi ungkap Dede.
Selama kunjungan berlangsung, Komisi X berdialog dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan Para pendidik, PGRI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pendidikan dan selanjutnya hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran di bidang pendidikan.
Bandung Barat, 20052024, WK, – Ajakan Gubernur Jabar untuk menyelenggarakan PPDB 2024 yang lebih berintegritas, rupanya telah mendorong banyak sekolah untuk berbenah. Salah satu diantara sekolah tersebut adalah SMAN 1 Padalarang, yang kini sedang gencar memperbarui sistem penerimaan peserta didik baru.
Ditemui di ruang kerjanya pada 20 Mei 2024, Kepala SMAN 1 Padalarang, Lina, S.Pd., MT. mengemukakan beberapa langkah dan strategi telah dilakukan oleh SMAN 1 Padalarang untuk memastikan PPDB 2024 berjalan lancar dan bermutu tinggi, termasuk penyusunan Pedoman PPDB: Sekolah telah menyusun pedoman yang jelas dan transparan mengenai proses PPDB, termasuk persyaratan pendaftaran, bobot penilaian, dan tahapan proses seleksi.
SMAN 1 Padalarang telah melakukan sosialisasi kepada calon siswa dan orang tua tentang pedoman PPDB, baik melalui forum silaturahmi orang tua, komite sekolah, media sosial, atau situs web sekolah.
Apa saja yang sudah dilakukan dalam persiapan PPDB tahun ini, kepala sekolah Lina, S.Pd., MT. menegaskan “seluruh panitia sudah mendapatkan Pelatihan dan Bintek kepanitiaan Seleksi: tentang integritas, keadilan, dan etika dalam melakukan evaluasi terhadap calon siswa. Hal ini penting untuk memastikan proses seleksi dilakukan dengan adil dan objektif,” ungkapnya.
Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran, panitia seleksi memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon siswa. Dan Pemanfaatan sistem informasi untuk memfasilitasi proses pendaftaran secara online dan memantau perkembangan calon siswa selama proses PPDB.
Untuk Pengawasan dan Pengawalan: Pihak sekolah telah melakukan pengawasan dan pengawalan ketat selama proses PPDB untuk mencegah adanya praktek-praktek tidak etis atau kecurangan.
“Pihak sekolah telah berkonsultasi dengan pihak pihak terkait seperti Dinas Pendidikan setempat atau lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses PPDB berada dalam koridor regulasi yang berlaku,” terangnya.
“Kami Memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak, termasuk calon siswa, orang tua, dan masyarakat umum, mengenai tahapan, jadwal, dan perkembangan terkait PPDB,” pungkasnya.
Dengan melakukan strategi strategi ini, diharapkan SMAN 1 Padalarang lebih dapat menjalankan PPDB 2024 dengan lancar, adil, dan berintegritas. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
Adapun PPDB di SMAN 1 Padalarang tahun 2024 di terbagi dalam dua tahap, dimulai pada 3 Juni dan berakhir 9 Juli 2024.
Foto oleh: Imanbees Foto Bersama pada Kegiatan Kick Off PPDB 2024
Kota Bandung, 080524,WK,- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan tak boleh ada praktik jual beli kursi pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Hal itu disampaikan Bey dalam Kick Off PPDB Jabar 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Rabu, 8 Mei 2024.
“Saya menekankan betul kepada Kadisdik jangan ada lagi titip-titipan, satu kursi sekian juta saya minta transparan. Masyarakat harus puas dengan proses PPDB 2024 ini,” ujar Bey Machmudin.
Saya titipkan kepada seluruh kepala dinas baik provinsi dan seluruh kabupaten kota termasuk Kantor Cabang Dinas (KCD) untuk mengacu pada suatu aturan yaitu jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Aturan masih sama dengan tahun lalu, tapi saya minta lebih jelas dan lebih tegas ditegakkan, juga jika ada pemalsuan data termasuk yang titip-titip kami akan tegas dengan melibatkan saber pungli,” jelas Bey.
Menurut Bey, semua proses dalam PPDB harus berjalan transparan. Setiap keluhan masyarakat harus dijawab dengan jelas oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
“Jalankan PPDB tahun ini dengan penuh integritas!”, tegas Bey, “kepada orangtua, saya ingatkan jangan percaya pada orang yang berjanji akan membantu untuk memasukkan anak ke sekolah yang dituju,” lanjut Bey, “tahun ini tidak ada titipan yang berlaku,” tegasnya lagi.
Bey menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya terus memberikan pendidikan yang merata, inklusif dan progresif untuk masa depan generasi penerus bangsa.
Kick off ini juga diisi penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh Ketua DPRD Jabar, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Panglima Komando Daerah Jayakarta, Kepala Kepolisian Daerah Jabar, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar.
Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas untuk memastikan pelaksanaan PPDB di Jabar berjalan lancar, objektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan hak setiap peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Adapun PPDB SMA, SMK, SLB 2024 di Jawa Barat terbagi dalam dua tahap, dimulai pada 3 Juni dan berakhir 9 Juli 2024.
