Dokumen Pendukung :
1. Final Informasi SNPMB 2023 – Unduh
2. Siaran Pers Pembukaan SNPMB 2023 – Unduh
3. Ketentuan Pemeringkatan Siswa – Unduh
Sukabumi, 27/11/2023 – Kembali Kepala BBPMP Jabar mendapat penghargaan atas dukungan dan kolaborasinya dalam mengawal implementasi kebijakan Merdeka Belajar, kali ini dari Walikota Sukabumi bersamaan dengan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 78 di lapangan Merdeka Kota Sukabumi.
Penghargaan diterima oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. sekaligus bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dan Hari Jadi PGRi ke-78. BBPMP Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas kolaborasi dan advokasi kepada pemerintah daerah.
“Terima kasih dan selamat untuk PMO yang sudah melakukan advokasi pendampingan dengan kolaborasi yang luar biasa,” tegas Sri.
Sri berharap bahwa penghargaan ini dapat memberikan lecutan semangat dan motivasi khususnya bagi PMO Kota Sukabumi dan PMO di kabupaten lain di Jawa Barat pada umumnya dalam melakukan advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menukseskan implementasi progra-prpgram prioritas yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek.
PMO-PMO di semua kabupaten/Kota di Jawa Barat diharapkan dapat bergerak bersama, saling mendukung dan saling mendorong sehingga kehadiran BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai UPT Kemendikbudristek dapat memberikan manfaat dan kepada semua insan dan dunia pendidikan di Jawa Barat.
(Tim Media/PBIP)
Yogyakarta (23/10/2023) – Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar sepanjang tahun 2023. Ketiga kabupaten ini meraih penghargaan terbanyak dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat dalam hal digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, pembentukan iklim keterbukaan di lingkungan sekolah, pencegahan kekerasan dan perundungan, dan perluasan Program Sekolah Penggerak.
Capaian Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis ini ini mengajarkan, bahwa pelaksanaan kebijakan merdeka belajar hanya bisa terjadi jika ada dukungan kepala daerah, responsivitas birokrasi pendidikan, kreativitas pelaku pendidikan untuk menerjemahkan kurikulum merdeka dalam konteks kehidupan dan budaya lokal, dan kerjasama yang kuat antar praktisi dan organisasi kependidikan. Dukungan yang kuat dari kepala daerah dan responsivitas birokrasi diperlukan karena kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dengan serba cepat. Birokrasi yang lamban hampir pasti akan tertinggal.
Kurikulum merdeka memberikan kesempatan sangat besar bagi praktik-praktik kehidupan, kebiasaan, dan budaya lokal untuk menjadi sumber belajar, terutama sumber-sumber belajar untuk pembentukan karakter siswa. Anak-anak bisa belajar dari kebiasaan hidup orang tua mereka atau komunitas di mana mereka tinggal. Karena itu kurikulum merdeka jauh lebih sederhana, murah dan familiar. Dampak proses belajar yang sumbernya diambil dari kehidupan terdekat siswa, juga akan jauh lebih bermakna. Pelaku pendidikan di daerah dituntut serba kreatif merancang proses pembelajaran seuai dengan kondisi lokal.
Gotong royong adalah salah satu prinsip pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Peningkatan kualitas literasi dan numerasi bukan cuma urusan guru, tetapi juga kepala sekolah, penilik/pengawas, Dinas Pendidikan, organisasi profesi kependidikan, organisasi-organisasi pemerhati pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, bahkan mitra-mitra pembangunan dari kalangan perusahaan swasta.
Demikian kesimpulan perbincangan Sri Wahyuningsih (Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Agus Nurdin (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran), Purwanto (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta), dan Asep Saeful Rahmat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) dalam acara “Evaluasi dan Apresiasi Capaian Program Prioritas Kemendikbud Ristek 2023” sekaligus memperingati Hari Guru Nasional 2023 yang diselenggarakan BBPMP Provinsi Jawa Barat di Yogyakarta, 21-24 November 2023.
Acara bertajuk “Jawa Barat Beraksi Wujudkan Sekolah Transformatif dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar” ini dihadiri oleh 28 kepala dinas pendidikan se-Provinsi Jawa Barat dan 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan penghargaan kepada daerah-daerah terbaik yang telah menuntaskan kebijakan prioritas Kemendikbud Ristek, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan khusus bagi kepada daerah-daerah yang memiliki inovasi percepatan serta dukungan regulasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar.
(Tim Media)
Mataram, 16/10/2023 – Kemendikbudristek melalui Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagai pelaksana PPID berupaya meningkatkan peran dan kebermanfaatan Layanan Informasi Publik di Kemendikbudristek dengan menyelenggarakan Review terhadap Permendiburistek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbudristek.
Kegiatan ini diawali dengan laporan kegiatan oleh Kapokja Pengelolaa Aspirasi Masyarakat dan PPID Biro Kerjasama dan Hubungan Masyrakat Kemendikbudristek, Agi Bahari yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan riviu yang telah dilakukan sebelumnya. Agi berharap agar dalam kegiatan riviu ini menghasilkan berbagai masukan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Peraturan Menteri yang baru pengganti PEraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informas Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Sukka, M.Pd. Dalam sambutannya Sukka menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-beasr kepada seluruh peserta kegiatan Tidak lupa Sukka juga menyampaikan beberapa destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggra Barat. Termasuk merihanya penyelenggaraan event internasional, yaitu MotoGP di Sirkuit Internasional MANDALIKA.
Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu mewakilai Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyrakat Kemendikbudristek, Emi Salfiati. Emi dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa Laporan tahun KIP 202 menyebuktan bahwa sengketa informasis didominasi oleh oleh :
1. Informasi pribadi
2. Informasi tentang Anggaran
3. Informasi barang dan Jasa
Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masayarakat semakin meningkat berkaitan dengan kebutuhan terhadap informasi-informasi tersebut.
Denga adanya reviu penyusunan peraturan menteri tentang Layanan Informasi Publik, diharapkan :
1. Mampu meningkatakan kualitas pengelolaan informasi pubkungan kemendikbudristek;
2. Mampu menghadapi berbagai gugatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik.
“Harapan”Kita berhadap besar pada kegiatan ini. “Melalui kegiatan ini kami berharap bisa memiliki produk hukum yang kuat dan meningkatan kebermanfaatan informasi publik’ ‘tutup Emi.
(udo/pbip)