Karawang, 060224,- Penggunaan rompi Tim Penggerak Jabar Beraksi secara bersamaan oleh seluruh peserta Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, mengawali kegiatan pembukaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.

Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Hotel Mercure Kabupaten Karawang pada  Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024 ini, rencananya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kegiatan ini  ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Rencana Program BBPMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

“Kami harapkan dari kegiatan ini, Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar(KMB) 2024 dapat tersosialisasikan pada tingkat daerah,” ujar Sri Wahyuningsih Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya,”selain itu tersusunnya kesepakatan bersama dalam mengawal Implementasi KMB 2024 di wilayah Jawa Barat.”

Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

“Kami sepakat Jabar harus beraksi,” ujar Aep,”semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil serta kesepakatan kerjasama sesuai dengan yang direncanakan.”

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, M. Hartono, menguraikan upaya yang telah dilakukan BBGP dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. M. Hartono selaku wakil Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Jawa Barat juga menyatakan telah sepakat bekerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,  Wahyu Mijaya, memberikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang memperhatikan anak didik yang kelak pada tahun 2045 akan menjadi generasi penentu masa depan Indonesia.

“Itulah pentingnya kegiatan ini untuk saling melengkapi kebijakan untuk mensupprot kebijakan Kemendikbudristek, selain menemukan permasalahan lengkap dengan solusi yang spesifik dalam penanganannya,” demikian Wahyu Mijaya dalam sambutannya. (Tim Media)

Skip to content