RA Saadah Karawang Antusias Meyambut Sarling Pokja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat

RA Saadah Karawang Antusias Meyambut Sarling Pokja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka mendukung program kerja Pokja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat, BBPMP Provinsi Jawa Barat hadir menyemarakan rangkaian Siaran Keliling Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 November 2022 di Kabupaten Karawang. Siaran Keliling Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat dilakukan ke beberapa titik kunjungan.

Kabag Umum, Bapak Mardi Wibowo SS, M.AP beserta tim mendampingi RA Saadah dalam menerima kunjungan tim Pokja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Kegiatan di RA Saadah diawali dengan penyambutan oleh peserta didik, pengarahan bunda paud Jawa barat Ibu Atalia Ridwan Kamil, pentas seni anak RA saadah. pada kesempatan tersebut kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si membacakan dongeng dengan judul “Dinda tidak rewel lagi” diikuti antusias dari peserta didik dan semua yang hadir.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan APE bahan ajar, buku sekolah oleh bunda paud kepada sekolah. Tim BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan Parenting kepada orang tua siswa, diskusi lanjutan dengan Dinas Pendidikan Kab. Karawang dan Pimpinan RA Saadah sebagai upaya advokasi, sosialisasi dan pendampingan implementasi Kebijakan Kemdikbudristek pada Pemerintah Daerah. Secara pararel, tim BBPMP Jawa Barat juga memberikan Materi pembekalan berupa sosialisasi peningkatan APK PAUD, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemanfaatan Akun Pembelajaran, serta Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.

Kolaborasi dan sinergi semua pihak ini diharapkan menjadi upaya negara hadir bagi kemajuan pendidikan anak usia dini dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045.

Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Pangandaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri bersama BBPMP Prov. Jabar

Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Pangandaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri bersama BBPMP Prov. Jabar

Kab. Pangandaran, BBPMP Provinsi Jawa Barat – Dalam rangka melakukan sosialisasi dan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada Pemerintah Daerah, Kabag Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan di Kabupaten Pangandaran, Senin 8 Agustus 2022. 

Tim BBPMP Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Agus Nurdin, M.Pd beserta jajaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran.

Disampaikan oleh Mardi, Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten kelima yang dikunjungi oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.

Tim yang dipimpinnya ingin memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek

“Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan persentase adoption rate (pada Platform Merdeka Mengajar) yang cepat dalam beberapa hari terakhir”, tutur Mardi.

Menyambut tujuan rombongan, Agus menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka.  Menurutnya, guru tidak perlu khawatir dengan pergantian kurikulum, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang adaptif.

Agus menambahkan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personil di bidang PAUD, SD, dan SMP untuk mendorong kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan eksplorasi Platform Merdeka Mengajar (PMM). 

“Guru-guru jangan hanya log in  ke PMM, tapi PMM harus dipakai untuk belajar. Dan tidak ada alasan gangguan internet, karena kami sudah memberikan bantuan pemasangan  internet bagi semua sekolah di Pangandaran”, imbuh Agus.

Selanjutnya, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat, didampingi oleh pihak Dinas Pendidikan, melakukan kunjungan ke satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah  yaitu ke SD IT Annahar dan TK Merpati.

Kunjungan ke satuan pendidikan dimaksudkan untuk mengobservasi kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, serta memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Seusai melaksanakan kunjungan ke satuan pendidikan, tim melanjutkan audiensi dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Bunda PAUD/Literasi, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata beserta jajaran Dinas Pendidikan di lokasi Kampung Turis, di pantai Pangandaran.

“Kami sengaja mengadakan audiensi ini di Kampung Turis, selain untuk promosi wisata, juga untuk mendapatkan suasana Merdeka Belajar”, ujar Sekertaris Dinas, Dodi Djubardi, S.Pd.

Selanjutnya, pimpinan rombongan menyampaikan tujuan audiensi serta data capaian Kabupaten Pangandaran di antaranya adoption rate PMM yang sudah mencapai 98,76% per 7 Agustus 2022.

“Dari 472 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP yang mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka, seluruhnya sudah log in, tetapi masih ada sekitar 149 yang belum mulai pembelajaran”, tutur Mardi.

Menanggapi tujuan kegiatan, Bupati Pangdaran menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat.

 “Sebagai daerah baru, persoalan mendasar (yang mendapat perhatian utama) adalah pendidikan, kesehatan, parisiwisata, dan infrastruktur”, tutur Jeje.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian besar.  Berkaca dari perkembangan pendidikan di Jepang, Jeje menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan yang mendapat perhatian besar dari pemerintah akan menghasilkan peradaban yang besar pula.

Jeje menyampaikan bahwa perhatian besar Pemda Kabupaten Pangandaran terhadap pendidikan dibuktikan dengan porsi pengalokasian anggaran yang besar untuk bidang pendidikan. 

Selain itu, Bupati telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran. Pendidikan karakter yang ingin dikuatkan bagi warga Pangandaran adalah Karakter Agama, Seni Budaya, dan Pramuka.

“Karena saya ingin menguatkan karakter aku seorang Muslim, Aku orang Sunda, dan Aku Orang Indonesia”, tegas Jeje.

Menutup sesi audiensi, Jeje menambahkan bahwa seorang guru harus bisa mereview apa yang sedang terjadi di dunia untuk bisa menyiapkan anak didik menghadapi masa depan.  Selain itu, guru harus inovatif; dan kesadaran adalah kunci penting.

(Tintin Kartini, Widyaprada Ahli Muda BBPMP Provinsi Jawa Barat)

BBPMP Prov. Jabar Tinjau Implementasi Kurikulum Merdeka di Kab. Sukabumi

BBPMP Prov. Jabar Tinjau Implementasi Kurikulum Merdeka di Kab. Sukabumi

BBPMP Prov Jabar – Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/8) lalu.    Mardi Wibowo menyampaikan tujuan Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari tugas BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah.

“Kami diberikan amanah untuk melaksanakan audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran,” tutur Mardi Wibowo.

Selanjutnya, disampaikan bahwa tim bermaksud memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek, terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Selain itu, Kemdibudristek juga ingn memotret praktik baik yang sudah dilaksanakan, dan, jika ada, miskonsepsi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, yang bisa segera sama-sama diluruskan. 

Pada kesempatan tersebut, Mardi Wibowo juga menyampaikan sebanyak 1.328 satuan pendidikan (satdik) di Kabupaten Sukabumi yang mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.   Tersisa sebanyak 263 satuan pendidikan yang belum log in pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).  Pemerintah Daerah didorong  untuk memotivasi satuan pendidikan segera mengakses dan memanfaatkan PMM.

“Harapannya, bukan sekedar perbaikan peringkat adoption rate di PMM, melainkan sebagai ikhtiar perbaikan layanan pendidikan,” lanjutnya.

Kunjungan Kerja tim BBPMP disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, S.H, MM di Pendopo Kabupaten Sukabumi.  Turut hadir  Bunda PAUD/Literasi, Hj, Yani Jatnika Marwan, Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin, S.Pd., M.M.Pd  beserta jajaran.

Ade Suryaman menyampaikan satdik PAUD yang mendaftar sebanyak 161 satuan pendidikan (134 kategori Mandiri Belajar, 20 kategori Mandiri Berubah, dan 7 kategori Mandiri Berbagi).  Sementara itu,  jenjang SD 943 (637 untuk kategori Mandiri Belajar, 295 kategori Mandiri Berubah dan 11 Mandiri Berbagi).  Sisanya, jenjang SMP sebanyak 140 satuan pendidikan (101 kategori Mandiri Belajar, 36 kategori Mandiri Berubah dan 3 kategori Mandiri Berbagi).

Ade Suryaman menyampaikan pihaknya optimis Kabupaten Sukabumi bisa segera menyelesaikan dan memperbaiki adoption rate di PMM. Diakui oleh Ade Suryaman, terdapat 105 Desa di Kabupaten Sukabumi yang masih termasuk blank spot. Pemda sudah merancang untuk membangun infrastruktur secara bertahap sebagai upaya menyediakan layanan yang merata untuk semua wilayah. 

“Ini penting untuk mewujudkan visi Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius Dan Mandiri” tegas Ade.

Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah membentuk Tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka. Tim terdiri atas pejabat struktural di Disdik, Koordinator Pengawas, serta organisasi mitra. 

Tugas tim sendiri adalah untuk mendorong aktivasi akun pembelajaran, mendorong pemanfaatan PMM, serta memastikan PTK di satuan pendidikan mampu mengakses dan memanfaatkan perangkat TIK.  Tim harus mendorong guru untuk bersama-sama dengan komunitas belajar untuk mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka

Selain itu, tugas tambahannya adalah melakukan pendampingan pemanfaatan SIPlah, Rapor Pendidikan dan Platform lainnya.  Selain komunitas, Dinas Pendidikan juga mendorong pemberdayaan guru penggerak dan organisasi mitra.  

“Sebanyak 100 guru penggerak kami berdayakan sebagai pendamping bagi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka karena guru penggerak sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang Kurikulum Merdeka,” tuturnya.

Ditambahkan oleh para Kepala Seksi dan Bidang jenjang PAUD, SD dan SMP bahwa di semua jenjang dari PAUD, SD, dan SMP sudah dilaksanakan upaya-upaya pendampingan dan advokasi kepada satuan pendidikan. Pengawas dan penilik dikerahkan untuk melaksanakan pendampingan.  Satuan pendidikanpun didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM.

Yang masih menjadi tantangan antara lain jumlah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka cukup banyak sedangkan sumberdaya manusia di disdik terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pendampingan.  Selain itu, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat dan mengakses berbagai platform belum merata.

Solusi yang dilakukan antara lain dengan memberdayakan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan kepada PTK di satuan pendidikan.   

Mengakhiri diskusi dan audiensi, tim BPPMP Jawa Barat memberikan penguatan terkait dengan 6 strategi Implementasi Kurikulum Mereka.

Seusai melakukan audiensi di Pendopo, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke sekolah satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Sekolah yang dikunjungi adalah SD Muhammad Al-Unaizy dan SMP 1 Sukalarang.  Kunjungan ke satuan pendidikan bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi. 

Dari hasil kunjungan diketahui bahwa  belum semua PTK melakukan log in ke PMM.  Baru sebagian kecil PTK yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar.  Tantangan lain yang dihadapi adalah kurang dipahaminya manfaat PMM dan bagaimana memulai implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. 

Pada saat kunjungan di kedua satuan, dilaksanakan diskusi dengan pendidik dan operator sebagai penguatan pemahaman tentang pentingnya log in dan memanfaatkan PMM  untuk mengawali implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.  Hal ini penting  karena dalam PMM telah tersedia berbagai informasi untuk mengajar, pelatihan mandiri serta berkarya. 

(Tintin Kartini/Tim Media BBPMP Jabar)

Dokumentasi : Safitra, Handri, Enang

Skip to content