by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- “Inti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru, bukan seleksi,” urai Dan Satriana Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, “karena itu regulasi PPDB seharusnya tidak mempersulit calon peserta didik baru,” sambungnya,”pemerintah harus mempermudah akses penerimaan, karena PPDB adalah perwujudan pemenuhan hak dasar pendidikan warga”.
Demikian dikemukakan Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dalam salah satu diskusi pada Rapat Koordinasi Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024, di Hotel Mercure Kabupaten Karawang.
Dalam PPDB sebaiknya tidak ada perbedaan sekolah swasta dan negeri, selama sekolah tersebut menerima Bantuan Operasional Sekolah.
“Selama ini, masyarakat berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah Negeri dengan alasan kualitas dan tanpa biaya,” urainya,”sementara sekolah swasta dianggap tidak berkualitas dan memerlukan biaya tinggi, sehingga muncul ketakutan tidak sanggup dalam pembiayaan,” sambungnya.
Sebelumnya, Firman Oktota, Kepala Balai Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan paparan mengenai Evaluasi dan Analisis mengenai Sistem PPDB 2023 dan memaparkan sistem PPDB 2024.
Firman pun memastikan sudah adanya tahap analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di tahun 2023, sehingga terdapat beberapa perubahan pada pelaksanaan PPDB tahun 2024. Perubahan tersebut diantaranya penambahan regulasi seiring dengan munculnya Kep. Sesjen/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang PPDB, yaitu adanya tambahan regulasi pada sistem penerimaan melalui affirmasi, zonasi dan prestasi.
“Intinya kita memiliki kepentingan sama, bagaimana siswa siswi, guru-gurunya, juga dinas pendidikannya terbaik,” ujar Firman menutup pemaparan, “mudah-mudahan setelah adanya diskusi ini didapatkan solusi terbaik untuk pelaksanaan PPDB 2024.” (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- Penggunaan rompi Tim Penggerak Jabar Beraksi secara bersamaan oleh seluruh peserta Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, mengawali kegiatan pembukaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Hotel Mercure Kabupaten Karawang pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024 ini, rencananya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Rencana Program BBPMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
“Kami harapkan dari kegiatan ini, Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar(KMB) 2024 dapat tersosialisasikan pada tingkat daerah,” ujar Sri Wahyuningsih Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya,”selain itu tersusunnya kesepakatan bersama dalam mengawal Implementasi KMB 2024 di wilayah Jawa Barat.”
Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
“Kami sepakat Jabar harus beraksi,” ujar Aep,”semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil serta kesepakatan kerjasama sesuai dengan yang direncanakan.”
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, M. Hartono, menguraikan upaya yang telah dilakukan BBGP dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. M. Hartono selaku wakil Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Jawa Barat juga menyatakan telah sepakat bekerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, memberikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang memperhatikan anak didik yang kelak pada tahun 2045 akan menjadi generasi penentu masa depan Indonesia.
“Itulah pentingnya kegiatan ini untuk saling melengkapi kebijakan untuk mensupprot kebijakan Kemendikbudristek, selain menemukan permasalahan lengkap dengan solusi yang spesifik dalam penanganannya,” demikian Wahyu Mijaya dalam sambutannya. (Tim Media)
by Tim Media | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta 6/01/2024 – Dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan telah mendorong Kemendikburistek untuk memastikan keberlanjutan manfaat Kebijakan Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, Kemendikburistek menghelat Sosialasi dan Koordinasi Strategi Komunikasi Program Prioritas dengan PDM 07 (Unit Pelaksana Teknis) UPT pada Senin (5/02) yang bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat.
Saat membuka acara, Supervisor PDM 07 sekaligus Direktur Sekolah Dasar Dr. Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dibentuk untuk membantu mewujudkan pemulihan dan perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh dari hantaman pandemi Covid-19. “Program-program Kebijakan Merdeka Belajar dibuat untuk membantu terciptanya kualitas pembelajaran, pendidikan baru, dan tata kelola pendidikan melalui transpormasi satuan pendidikan”, ucapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar telah membawa manfaat dan dampak terhadap kualitas pembelajaran salah satunya dalam pengembangan peserta didik yang mendapatkan kebebasan dan fasilitas untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya melalui student centered learning.
“Sudah banyak sekali bukti positif yang dirasakan oleh stakeholder pendidikan kita, salah satunya perubahan dalam pembelajaran yang secara perlahan berpusat pada peserta didik,” tambahnya.
Di samping Kebijakan Merdeka Belajar dan program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan ini harus diinformasikan dan dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini tidak luput dari peran penting tim kerja publikasi dan komunikasi.
“Disinilah peran penting dari tim publikasi dan komunikasi, untuk menguatkan dampak postif yang telah dicapai oleh rangkaian kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” jelasnya
Lebih lanjut Hasbi menegaskan bahwa diperlukan kesatuan bahasa dan langkah dalam menyusun strategi publikasi dan komunikasi mulai dari level pusat hingga daerah. Adanya pengembangan kompetensi, kapabilitas dan kualitas baik dari SDM, alat, dan kegiatan yang dikembangkan dapat menyentuh stakeholder sehingga mereka memahami narasi yang kita kembangkan.
“Menjadi keniscayaan untuk kita lakukan agar semua kebijakan merdeka belajar dapat dipahami dan ditingkatkan persepsi positifnya di masyarakat,” tutupnya.
Setelah kegiatan ini selesai Hasbi mengharapkan agar Kebijakan Merdeka Belajar bisa menjadi kebijakan yang berkelanjutan di kemudian hari. Untuk memastikan hal tersebut harus diupayakan proses penguatan dan peningkatan kinerja tim publikasi dan komunikasi agar diperoleh strategi yang tepat dalam meningkatkan persepsi dan dampak positif Kebijakan Merdeka Belajar di masyarakat.
Penulis:Udo S, Syifa Andismah
by Tim Media | Feb 4, 2024 | Warta Kiwari
Sumedang- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat turut hadir dalam upacara Persami Satuan Karya (Saka) Wira Kartika yang terpusat di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Sabtu (03/02/2024).
Saka Wira Kartika merupakan salah satu satuan karya pramuka nasional yang dibentuk lewat kerja sama antara Kwatir Nasional Gerakan Pramuka dengan TNI Angkatan Darat dalam mengembangkan pendidikan bela negara. Dengan tujuan membentuk patriot bangsa yang setia, berbakti, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketua Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika Tingkat Nasional Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun menjelaskan pramuka adalah kegiatan yang penting untuk membangun karakter para pemuda di Indonesia. “Pramuka suatu organisasi yang penting untuk membekali para pemuda bukan hanya terampil di lapangan, tetapi mempunyai jiwa kesatria dan kebangsaan,” jelasnya.
Hal ini selaras dengan Merdeka Belajar dalam pembinaan yang berpusat pada pengembangan diri peserta dalam bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Kegiatan perkemahan Persami juga merupakan sarana pembinaan yang menitikberatkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan, perdamaian, serta menumbuhkan rasa kebangsaan yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Kegiatan dengan tema “Bersatu Dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah” ini diisi dengan perkemahan, penanaman pohon, melaksanakan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako.
Dengan keterlibatannya dalam persami adalah suatu langkah nyata para pemuda sebagai manusia yang memiliki jiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam menyambut implementasi Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, tiap sekolah harus siap untuk melakukan perubahan secara bersama dalam satu barisan. Sesuai visi pendidikan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Hal ini disiapkan dalam rangka mewujudkan generasi Emas (Gold Generation) Indonesia tahun 2045.
Penulis: Udo S, Iman B S, Syifa Andismah
by Syifa Andismah | Feb 4, 2024 | Warta Kiwari
Sumedang– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pimpin upacara pembukaan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) Saka Wira Kartika 2024 pada Sabtu (3/02) yang digelar di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dalam amanatnnya ia mengajak peserta untuk aktif mencegah bencana alam salah satunya dengan penanaman pohon.
“Kita sering mendengar bencana alam, padahal kita mempunyai kesempatan untuk mencegah bencana semakin parah. Sehingga, diharapkan kegiatan-kegiatan kita selalu bisa melakukan penanaman pohon dalam rangka melestarikan lingkungan”, tuturnya.
Dengan mengusung tema “Bersatu Dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah” ia mengungkapkan TNI AD akan terus mendukung penanaman pohon yang melibatkan para pemuda khususnya pramuka.
“Kami angkatan darat siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan pramuka, dengan tema ini diharapkan di setiap kegiatan persami kita dapat terus melaksanakan penanaman,” tambahnya.
Sebagai Ketua Majelis Pembimbing (Ka Mabi) Saka Wira Kartika Tingkat Nasional Kasad juga berkomitmen mengevaluasi kegiatan persami untuk membekali para pemuda di Indonesia “Pramuka suatu organisasi yang penting untuk membekali para pemuda bukan hanya terampil di lapangan, tetapi mempunyai jiwa kesatria dan kebangsaan,” urainya.
Kegiatan yang diikuti oleh 38.000 peserta secara terpusat dan tersebar di 38 provinsi ini tidak hanya melakukan penanaman pohon, melainkan melaksanakan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako.
(Tim Media)
by Mutia Pusparini | Jan 31, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta,- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penguatan implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Jakarta, Selasa (30/1). Kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor kepada 514 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD.
Dalam pesan kunci, Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan penguatan terkait pentingnya menjalankan proses pembelajaran dengan mengedepankan enam kemampuan fondasi. “Sangat penting bagi Guru SD kelas awal, bukan hanya Guru PAUD, untuk menyasar enam kemampuan fondasi dalam pembelajaran. Bukan hanya berfokus pada baca, tulis dan hitung namun juga harus lebih holistik,” jelasnya.
Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada Maret 2023 sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi terkait kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD. Hasil studi Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru bahwa tes yang sangat berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) adalah satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Sehingga model tes calistung ini masih diterapkan sebagai syarat masuk SD.
Oleh karena itu, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan juga menjadi solusi atas kemampuan calistung yang dipahami secara sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Berangkat dari semangat untuk menyeleraskan proses pembelajaran yang terjadi di PAUD dan SD, terbitlah Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal.
Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi menambahkan, penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang terjadi di lapangan. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk mewujudkan penguatan gerakan ini agar pelaksanaannya berhasil, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke satuan pendidikan dan orang tua/masyarakat,” tuturnya.
Hasbi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk penguatan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman kepada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang Surat Pemberitahuan melalui Redistribusi Surat Edaran Kepala Dinas tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di daerahnya masing-masing.
Ia menuturkan perlunya sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor agar penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dilakukan secara masif dan konstruktif.
“Penguatan transisi PAUD hingga SD kelas awal atau kelas 2 (dua) sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak,” lanjut Hasbi.
Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menjadi Momentum Tumbuh Kembang Anak
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur PAUD, Komalasari, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa masa transisi dari PAUD ke SD/MI merupakan momen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, sudah sepantasnya satuan pendidikan di Indonesia memastikan proses ini berjalan secara baik dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan mendukung terbentuknya kemampuan fondasi yang kokoh bagi anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD maupun di SD/MI kelas awal.
Komalasari mengungkapkan bahwa tahun lalu dunia pendidikan di Indonesia bersinergi mendorong Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kemudian, diterbitkan Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia DiIni (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal. Gerakan ini telah diimplementasikan oleh lebih dari 502 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Berikutnya, dilakukan rangkaian rapat koordinasi untuk dinas dan bimbingan teknis bagi Pokja Bunda PAUD di 514 kota/kabupaten dengan melibatkan mitra untuk bergerak bersama dalam menjalankan tiga target perubahan.
Dalam gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 terdapat tiga target perubahan yang diharapkan dapat tercapai di tahun ajaran baru. Target tersebut yaitu 1) menghilangkan tes calistung dalam masa penerimaan siswa baru, 2) menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta 3) berharap satuan PAUD dan SD dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.
Tiga target tersebut, menurut Komalasari, dirumuskan untuk mengatasi kesalahpahaman tentang kemampuan calistung, yang sering dianggap sebagai satu-satunya kemampuan yang perlu dipupuk pada anak usia dini. Ketiga target itu juga mengingatkan masyarakat bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu dibangun sejak di PAUD dan berlanjut ke kelas awal pada jenjang pendidikan dasar. Target inilah yang memandu para pendidik menerapkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak di PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal.
Setelah sukses melaksanakan tiga target perubahan tahun lalu sebagai siklus awal, Komalasari menegaskan, awal tahun 2024 ini menjadi saat yang tepat untuk melanjutkan siklus berikutnya dengan berbagai perbaikan dan penguatan. “Saya menyoroti pentingnya menjaga momentum ini, sehingga gerakan yang kita usung secara gotong royong dapat memberikan dampak yang lebih masif, konstruktif, dan berkesinambungan, menyebar ke berbagai satuan pendidikan,” ujar seraya menyampaikan bahwa advokasi tiga target perubahan harus terus dilakukan. (Berita ini telah ditayangkan dihttps://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penguatan-implementasi-gerakan-transisi-paud-ke-sd-yang-menyenangkan-bagi-pemangku-kepentingan)
