by Mutia Pusparini | Jan 25, 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, 250124,- WK Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menerima kunjungan kerja dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 Januari 2024. Kunjungan ini ditujukan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan kinerja Project Management Office (PMO) dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.
“Kami ingin mengetahui lebih jauh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, ”ujar Ucu Anwar Surahman, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,” terutama mengenai pelaksanaan Platform Merdeka Belajar (PMM) dan penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK),”urainya.
Diterima oleh Ketua Tim Kerja 1, Dini Irawati, beserta jajarannya, tim dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ini juga mendapat paparan dari salah satu PMO Kota Tasikmalaya 2023, Erni Sukmawati Dewi, mengenai pencapaian Program Merdeka Belajar pada tahun 2023 yang diraih oleh Kota Tasikmalaya.
“Kami berterimakasih atas pertemuan ini, ”ujar Ucu setelah mendengarkan paparan dan berdiskusi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” kami merasa banyak ilmu yang didapat dan siap menyukseskan program prioritas Kemdikbudristek,” pungkasnya.
(Tim Media)
by Udo Seino | Jan 25, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta Rabu, 24 Jan 2024 – BBPMP Jabar harus mampu menjadi tim Kemendikbudristek yang kompak dan solid untuk mengawal kebijakan merdeka belajar (KMB) di daerah. Karena itu penting bagi BBPMP Jabar untuk terus-menerus memahami filosofi KMB, memiliki visi dan mindset menjadikan Pemda sebagai mitra strategis dalam memecahkan masalah krisis pembelajaran.
Harapan tersebut dikemukakan Iwan Syahril, Dirjen PDM Kemendibudristek RI dalam rapat kerja dengan tim BBPMP Jabar di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Selain memberi harapan dan menyemangati BBPMP Jabar, Dirjen PDM juga menyoroti lima isu pendidikan yang masih menjadi tantangan Provinsi Jawa Barat. Isu tersebut adalah pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, pendataan dan pemanfaatan chromebook, pembentukan Satgas TPPKS, PPDB dan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan.
Dirjen PAUD Dasmen juga menegaskan pentingnya BBPMP Jabar merancang strategi advokasi, pendampingan dan sosialisasi yang lebih efektif dan inovatif dengan menerapkan prinsip empati, integrasi dan kolaborasi yang hasilnya berdampak langsung kepada murid. Rencana aksi pencapaian KMB di daerah harus ditetapkan secara akurat, terukur, dan terjadwal sehingga pada akhir tahun 2024 seluruh target dapat dicapai secara optimal dan berdampak pada kualitas lulusan.
#RapatKerjaBBPMPJabar
#ImplementasiKurikulumMerdeka
#KurikulumMerdekaBelajar
(Tim Media)
by Mutia Pusparini | Jan 19, 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, Rabu, 17/1/24,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melakukan pencanangan sebagai lembaga peraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI – WBBM) di tahun 2024.
“Pencanangan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat menumbuhkan budaya integritas yang tinggi secara profesional dan akuntabel di lembaga kita,” ujar Sri Wahyuningsih, selaku kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, dalam pengarahan kegiatan pencanganan peraihan predikat ZI WBBM di tahun 2024.
Kegiatan yang dilakukan pada Rabu, 17 Januari ini selain dihadiri Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, juga dihadiri oleh Kabag Umum, Mardi Wibowo, beserta jajarannya, serta Tim ZI WBBM yang terdiri dari enam pengungkit yang diketuai oleh Neni Niawati.
Sejalan dengan Sri Wahyuningsih, Neni Niawati mengungkapkan bahwa pencanangan ini akan membawa peluang sekaligus tantangan.
“Pencanangan peraihan predikat ZI-WBBM ini menjadi sebuah peluang sekaligus sebuah tantangan dalam menjaga kredibilitas lembaga,” urainya,” tetapi komitmen menjadi zona integritas tidak akan berarti tanpa dukungan dari stakeholder, karena stakeholder memiliki peran penting dalam membantu mengawal dan mengawasi dalam proses bisnis, yaitu memberikan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.”
Seperti diketahui bahwa ZI WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah ZI-WBBM ini, suatu lembaga harus memenuhi beberapa syarat standar indikator yang telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, pernah diikut sertakan dalam KPPC tingkat Kemenkeu, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja, dan beberapa indikator lainnya.
“Jangan takut melangkah, kita pasti bisa melakukannya, jika solid dan melakukannya bersama-sama, ” tegas Sri meyakinkan tim ZI WBBM BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Jan 16, 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, (160124), –
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menginisiasi kegiatan Rapat Koordinasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diadakan di BBPMP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat pada Selasa, 16 Januari 2024.
“Kita perlu mengikis ego sektoral untuk membereskan tantangan pendidikan yang kompleks di Jawa Barat, seluruh UPT Kemendikbudristek diharapkan tidak lagi bekerja mengutamakan capaian kinerja lembaga masing-masing,” ujar Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, ”mari kita bekerja sama menomorsatukan capaian peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.”
Dalam kegiatan yang melibatkan empat UPT Kemendikbudristek yang berada di Jawa Barat yakni Balai Bahasa, Balai Besar Guru Penggerak, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BMTI ini, Sri Wahyuningsih pun mengusulkan beberapa kerjasama untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar UPT.
Kerjasama yang akan dijalankan selama 2024 tersebut meliputi optimalisasi pendampingan dan advokasi kebijakan merdeka belajar di daerah, penggunaan satu data capaian merdeka belajar, penyelenggaraan kegiatan bersama ajang-ajang kependidikan, pemetaan dan penggalangan dukungan mitra pembangunan pendidikan, peningkatan kapasitas digitalisasi sekolah, percepatan transisi PAUD-SD, sinkronisasi capaian program implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dan Program Sekolah Penggerak 2024, serta pembentukan pusat bantuan bersama untuk evaluasi kinerja dan penghitungan angka kredit untuk guru.
“Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan program di 2024, sehingga capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya,” pungkas Sri lagi. (Tim Media)
by Udo Seino | Nov 27, 2023 | Warta Kiwari
Sukabumi, 27/11/2023 – Kembali Kepala BBPMP Jabar mendapat penghargaan atas dukungan dan kolaborasinya dalam mengawal implementasi kebijakan Merdeka Belajar, kali ini dari Walikota Sukabumi bersamaan dengan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 78 di lapangan Merdeka Kota Sukabumi.
Penghargaan diterima oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. sekaligus bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dan Hari Jadi PGRi ke-78. BBPMP Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas kolaborasi dan advokasi kepada pemerintah daerah.
“Terima kasih dan selamat untuk PMO yang sudah melakukan advokasi pendampingan dengan kolaborasi yang luar biasa,” tegas Sri.
Sri berharap bahwa penghargaan ini dapat memberikan lecutan semangat dan motivasi khususnya bagi PMO Kota Sukabumi dan PMO di kabupaten lain di Jawa Barat pada umumnya dalam melakukan advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menukseskan implementasi progra-prpgram prioritas yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek.
PMO-PMO di semua kabupaten/Kota di Jawa Barat diharapkan dapat bergerak bersama, saling mendukung dan saling mendorong sehingga kehadiran BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai UPT Kemendikbudristek dapat memberikan manfaat dan kepada semua insan dan dunia pendidikan di Jawa Barat.
(Tim Media/PBIP)
by Udo Seino | Nov 27, 2023 | Warta Kiwari
Yogyakarta (23/10/2023) – Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar sepanjang tahun 2023. Ketiga kabupaten ini meraih penghargaan terbanyak dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat dalam hal digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, pembentukan iklim keterbukaan di lingkungan sekolah, pencegahan kekerasan dan perundungan, dan perluasan Program Sekolah Penggerak.
Capaian Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis ini ini mengajarkan, bahwa pelaksanaan kebijakan merdeka belajar hanya bisa terjadi jika ada dukungan kepala daerah, responsivitas birokrasi pendidikan, kreativitas pelaku pendidikan untuk menerjemahkan kurikulum merdeka dalam konteks kehidupan dan budaya lokal, dan kerjasama yang kuat antar praktisi dan organisasi kependidikan. Dukungan yang kuat dari kepala daerah dan responsivitas birokrasi diperlukan karena kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dengan serba cepat. Birokrasi yang lamban hampir pasti akan tertinggal.
Kurikulum merdeka memberikan kesempatan sangat besar bagi praktik-praktik kehidupan, kebiasaan, dan budaya lokal untuk menjadi sumber belajar, terutama sumber-sumber belajar untuk pembentukan karakter siswa. Anak-anak bisa belajar dari kebiasaan hidup orang tua mereka atau komunitas di mana mereka tinggal. Karena itu kurikulum merdeka jauh lebih sederhana, murah dan familiar. Dampak proses belajar yang sumbernya diambil dari kehidupan terdekat siswa, juga akan jauh lebih bermakna. Pelaku pendidikan di daerah dituntut serba kreatif merancang proses pembelajaran seuai dengan kondisi lokal.
Gotong royong adalah salah satu prinsip pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Peningkatan kualitas literasi dan numerasi bukan cuma urusan guru, tetapi juga kepala sekolah, penilik/pengawas, Dinas Pendidikan, organisasi profesi kependidikan, organisasi-organisasi pemerhati pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, bahkan mitra-mitra pembangunan dari kalangan perusahaan swasta.
Demikian kesimpulan perbincangan Sri Wahyuningsih (Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Agus Nurdin (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran), Purwanto (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta), dan Asep Saeful Rahmat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) dalam acara “Evaluasi dan Apresiasi Capaian Program Prioritas Kemendikbud Ristek 2023” sekaligus memperingati Hari Guru Nasional 2023 yang diselenggarakan BBPMP Provinsi Jawa Barat di Yogyakarta, 21-24 November 2023.
Acara bertajuk “Jawa Barat Beraksi Wujudkan Sekolah Transformatif dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar” ini dihadiri oleh 28 kepala dinas pendidikan se-Provinsi Jawa Barat dan 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan penghargaan kepada daerah-daerah terbaik yang telah menuntaskan kebijakan prioritas Kemendikbud Ristek, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan khusus bagi kepada daerah-daerah yang memiliki inovasi percepatan serta dukungan regulasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar.
(Tim Media)
