Narasumber, Panitia, dan Peserta Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar dalam Rangka Transformasi Satpen oleh UPT

Kota Bandung, 160524, WK,- “Ke-26 Episode Merdeka Belajar itu adalah inline,” tegas Lanny Anggraini, salah seorang Tim Kerja PDM 4A di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ”demikian pula dengan Rapor Pendidikan ini,” sambungnya,” dari Rapor Pendidikan kita dapat menemukan capaian terendah suatu sekolah, akar permasalahannya apa, lalu sekolah melakukan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi  implementasi,” urainya.

Lanny mengungkapkan, Kebijakan Merdeka Belajar telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia secara signifikan, karena memuat alur transformasi yang runut dan menyeluruh. Dalam rapor pendidikan ini terdapat juga rekomendasi pemecahan permasalahan yang ada, cara-cara tersebut telah disusun di Kurikulum Merdeka yang menjunjung tinggi diferensiasi peserta didik, salah satunya dengan adanya platform merdeka mengajar sebagai alat bantu untuk peningkatan literasi dan numerasi. Tujuan akhir semua itu adalah peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Demikian Lanny, salah satu narasumber kegiatan Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Rangka Transformasi Satuan Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Tim Kerja 4, Data, Perencanaan, dan Penjaminan Mutu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat  pada Rabu s.d. Jumat, 15 s.d. 17 Mei 2024 di Hotel Sukajadi Kota Bandung. Beliau berharap kegiatan diikuti dengan sungguh-sungguh agar para peserta dapat mengimbaskan ke daerah dan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dengan sesungguhnya.

Sementara itu M. Dudi Solahuddin, Koordinator Tim Kerja 4 dalam sambutan pembukaannya, menyebutkan pada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 terdapat  5.350 satuan pendidikan  yang belum login, 476 satuan pendidikan yang belum unduh, serta 4.330 satuan pendidikan yang terlambat login rapor pendidikan.

Oleh karenanya tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi hambatan pemerintah daerah dalam login dan mengunduh rapor pendidikan, hambatan pemerintah daerah yang terlambat login dan mengunduh rapor pendidikan, serta meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam memanfaatkan rapor pendidikan.

Diikuti oleh 27 orang Person In Charge (PIC) Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan, 27 orang pendamping Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di Jawa Barat, serta peserta internal dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Mutia)

Skip to content