Yogyakarta 20 September 2023 – BBPMP Provinsi Jawa Barat secara konsisten mendukung langkah-langkah Kemendikburistek dalam melakukan beragam upaya dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran untukmeningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Kebijakan Merdeka Belajar (KMB), yaitu kebijakan yang memuat serangkaian program reformasi dan pembaharuan tata kelola pendidikan tersebut telah dan sedang berjalan melalui 26 tahap atau episode.

Dalama rangka mewujudkan visi tersebut, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek melakukan transformasi kelembagaan sehingga lebih kompeten , kredibel sekaligus adaptif dalam mendorong dan menyesuaikan diri dengnan perubahan yang diharapkan oleh Kebijakan Merdeka Belajar .

BBPMP Provinsi Jawa Barat bersama-sama dnegan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalankan kebijakan dengan strategi sosialisasi, pendampingan, supervisi, dan advokasi kepada pemerintah daerah.

Agar mandat dan tugas tersebut dijalankan dengan baik, maka salah satu upaya yang dilakukan BBMP Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat tugas dan fungsi UPT melalui PDM 05, menyeenggarakan Raoat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2023 dengan tema : “Jabar Beraksi Wujudkan Sekolah Transformatif”.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas atau yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dari 27 Kabupaten Kota se Jawa Barat.

Pelaksanaan ini diharapkan memberikan hasil berupa :
1. Adanya persepsi yang sama terkait percepatan progres implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di daerah.
2. Teridentifikasinya kendala dan permasalahan terkit percepatan progres implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di daerah.
3. Tersusunnya alternatif solusi percepatan progres implementasiKebijakan Merdeka Belajar di daerah.

Srwi Wahyuningsih, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kominikasi dengan pemerintah daerahharus dioptimalkan melakui maksimalisasi komunikasi BBPMP Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

“Kita harus bisa membangun chemistry yang dengan Dinas Pendidikan untuk menjadi pengendali dan pengawasl suksesnya impelemntasi Kebijakan Merdeka Belajardi daerah,” tegas Sri.

Senada dengan Sri, Rahadian PrajaParamita, konsultan pendidikan yang bertugas di BBPMP Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai persoalanyang menghambat efektivitas impelemntasi Kebijakan Merdeka Belajar.

Terlepas dari berbagai hambatan yang terjadi, Sri menegaskan itu sebaiknya disikapi sebagai tantangan yang harus dihadapi.

“Dengan optimisme dan berfikir positif, maka Jabar Juara tidak lagi hanya sekedar jargon dan slogan semata, kita bisa meraihnya dengan elegan dalam lingkup komunikasi kebersamaan”, tutup Sri.

(udo/pbip/ppip)

Skip to content